MUARA BUNGO, Rencana pemekaran Kabupaten Bungo yang sudah didengung-dengungkan beberapa tahun yang lalu mendapat kritikan-kritikan dan penolakan dari berbagai pihak. Penolakan kali ini disuarakan oleh Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Bungo.
Agus Salim, Ketua PC GP Ansor Bungo melalui pers rilisnya mengatakan, Ansor menilai wacana pemekaran bukan atas dasar semangat reformasi dan otonomi daerah, tapi lebih bernuansa politis. “Tujuannya sangat politis. Kemudian terkesan hanya untuk tujuan mendapat DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah pusat,” pungkas Agus, Minggu (4/8).
Demikian pula ditambahkan Asri Darqurni, Sekretaris GP Ansor Bungo. Menurut Asri, saat ini masih ada begitu banyak persoalan yang tak tertuntaskan. Termasuk diantaranya persoalan aset daerah yang masih amburadul.
Seperti diketahui, DPRD Bungo bahkan sudah membentuk panitia khusus (Pansus) aset sejak bebulan-bulan yang lalu. Namun kabar terakhir yang diterima, meski sudah bekerja lama, pansus yang diketahui Ahmad Fauzan ini belum mampu menelorkan hasil kerja yang terang.
“Janganlah paksakan pemekaran, sementara pondasi kita masih tak jelas, terutama masalah aset daerah yang berkaitan langsung dengan pemekaran,” ujar Asri.
Asri mengatakan, pemekaran bukan berarti akan meringankan beban daerah. Malah sebaliknya akan memberatkan. Apalagi komposisi anggaran pemkab Bungo hingga kini masih dominan untuk belanja pegawai. Sementara belanja pembangunan masih dibawah 50% dari total APBD.
Sementara itu, pencetus pemekaran, Zulfikar Achmad, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, memandang persoalan pemekaran sebagai sesuatu yang urgen. Zulfikar mengatakan pemekaran adalah untuk berbicara kepentingan daerah jangka panjang. “Sebesar sayak (tempurung, red) sekalipun, Bungo harus mekar. Bukan untuk kepentingan siapapun, tapi kepentingan bersama,” ujar Zulfikar.
sumber: jambi ekspres
