Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) tampak kesal mendengar adanya informasi masih terus berlangsungnya praktek pungutan liar (pungli) di jembatan timbang.

Bahkan, HBA menegaskan, Kepala Dinas Perhubungan harus segera menyelesaikan masalah tersebut, karena pungli tak dibenarkan dengan alasan apapun. ‘’Itu kepala dinasnya harus mengatasinya, itu tak boleh, itu aturan,” katanya, Senin (23/9).

Bahkan, dia dengan tegas mengatakan, tak ada toleransi untuk mereka yang melakukan aktifitas pungli tersebut. HBA tampak sangat kesal dan sampai agar oknum bersangkutan diberikan tindakan tegas.

“Pecat pejabatnya, ganti petugas yang ada disana. Itu masalah aturan. Siapa yang mau mentolerir masalah pungutan. Itu salah satu high ekonomis nantinya yang disebabkan adanya pungli itu,”ujarnya.

Dia sendiri mengaku memang sudah sering mendengar laporan soal adanya pungli di jembatan timbang tersebut. Diakuinya juga, selama ini pengawasan Dishub di jembatan timbang itu sendiri lemah.

“Saya sudah mendapatkan laporan itu. Kan dulu pernah kita memberhentikan satu pasukan, kita mutasi dan dipindahkan,” tukasnya.

Sementara itu, Benhard Panjaitan, Kadishub Provinsi Jambi yang dikonfirmasi kemarin usai paripurna penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS sementara tahun 2014 di DPRD Provinsi Jambi kembali mengakui lemahnya pengawasan. Dia mengatakan, pengadaan CCTV di dua jembatan timbang, yakni di Tembesi dan Bukti Baling sangat dibutuhkan.

“CCTV itu kan agar pengawasan penjangkauannya lebih optimal. Jadi kita bisa melihat anak buah. Tentunya untuk meluruskan pandangan yang miring soal pungli dan sebagainya itu akan dipantau dari kantor nantinya. Lalu LHR juga bisa dilihat, masalah kemacetan dan sebagainya bisa dipantau dari sana,” katanya.

Namun dia tak berani memastikan ketika ditanya apakah pengadaan CCTV itu bisa efektif dan memang sangat dibutuhkan. “Nanti akan saya presentasikan di hearing di DPRD dan akan sampaikan pendapat saya. Nanti kalau ada pertimbangan lain, mungkin dana kurang dan sebagainya kita akan lihat. Itu akan diajukan dalam APBD 2014 dan dalam KUAPPAS ini sudah mulai diajukan,” ujarnya.

Ditanya soal berapa biaya untuk pengadaan CCTV itu, dia menyebut angka yang tidak kecil. Yakni hingga mencapai Rp 3 Miliar.  “Tak besar paling-paling Rp 2- 3 M. Itu 1 di tembesi dan 1 lagi di bukit baling nanti dipantau langsung dari kantor,” tandasnya.

sumber: je

TAGS

Komentar

Berita Terkait

SMAIT Al-Azhar Kunjungi Indofood

Soal Mobnas Dewan, Sekwan Enggan Beri Deadline

Kepergok Warga, Dua Pelaku Curanmor Tinggalkan Motornya

Misroni Dikenakan Pasal 406 KUHP

Orang Tua Misroni Juga akan Diperiksa

Mulai Bermunculan Laporan Calo CPNS

Kejaksaan Rekrut CPNS SMA, Kemendag RI Terima Lulusan SMK

Rekomendasi




add images