Jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kerinci 28 November mendatang, isu money politik menjadi isu yang hangat di tengah masyarakat.
Pengamat Politik Jambi, Jafar Ahmad menyatakan, permainan money politik dalam Pilkada ini biasanya ada peran mafia politik. Salah satunya pengusaha yang hidup dari ‘kebaikan’ pemerintah atau birokrat.
“Pengusaha seperti ini yang mau membayarnya, dan itu riil adanya walaupun susah dibuktikan. Tidak hanya orang ini yang memberikan bantuan dana untuk calon, tetapi calon itu sendiri juga menyiapkannya. Pemainnya juga calon kepala dinas atau calon birokrat,” ujarnya.
Dalam penyebarannya, mereka akan memanfaatkan jaringannya. “Yang enak itu incumbent, mereka punya struktur pemerintah sampai ke bawah, mereka yang sudah terstruktur ini lebih gampang mengorganisir itu,” imbuhnya.
Jika permainan politik uang ini terjadi, dampaknya tentu politik menjadi tidak sehat. Karena menurutnya, politik transaksional itu hampir selalu tidak rasional. “Kalau pilihannya tidak rasional, maka baik buruk itu tidak lagi menjadi pertimbangan,” tukasnya.
Transaksi politik uang ini bisa saja sebelum hari H bahkan jauh-jauh hari sebelum hari H, seperti yang terjadi di Kerinci saat ini.
“Ini hancur dan gila mainnya, sangat tidak sehat. Calon berlomba-lomba membagikan uang, kalau uang lelah sebatas Rp 50 Ribu itu masih bisa dianggap wajar. Tapi kalau sudah Rp 300 Ribu atau Rp 500 Ribu untuk orang datang ke TPS hanya lima menit, inikan sudah gila,” katanya.
Untuk mengantisipasi ini semakin menjadi, seluruh stakeholder harus ikut mengawasi termasuk pasangan calon atau tim suksesnya. Tidak bisa hanya mengandalkan Panwaslu yang jumlah personilnya terbatas.
sumber: jambi ekspres
