2014 mendatang Pemprov Jambi akan membuat Posko penanganan konflik. Pasalnya, intensitas kegiatan politik tahun itu akan sangat tinggi dan tidak menutup kemungkinan bisa memicu konflik massa.
Rencana ini diungkapkan Sekda Jambi, Syahrasadin, saat Rakor penyusunan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negri 2014 bertempat di ruang utama kantor gubernur Jambi, Jumat (15/11). Pertemuan dihadiri para Kepala SKPD, polisi, TNI, dan Kejari.
"2014 nanti kita banyak kegiatan, terutama menyangkut masalah pemilu. Kalau kita tidak antisipasi sejak sekarang, maka konflik bisa saja terjadi. Kita akan evaluasi program yang sudah berjalan selama ini", kata Sekda.
Dijelaskannya, saat ini Prov Jambi berada di urutan 8 nasional daerah yang aman. Semua pihak hendaknya bahu-membahu, sehingga urutan tersebut bisa lebih ditingkatkan lagi. Kedepan, akan diundang KPUD, Bawaslu, dan Satpol PP untuk menjadi elemen dalam rencana aksi penanganan konflik, terutama menyangkut Pemilu 2014.
"2014 nanti Kita akan membuat Posko penanganan konflik, karena tahun itu merupakan tahun politik dan sangat berpotensi terjadi konflik. Posko ini bertujuan mengamankan Pileg dan Pilpres. Sekretariatnya bisa di Polda atau di Kesbangpol, tergantung kesepakatan nanti", sebut Sekda.
Posko inilah yang nanti bertugas mengatasi konflik sosial yang terjadi. Soalnya, konflik sosial tidak bisa di-backup oleh satu SKPD saja. "Ini merupakan tim teknis untuk menyelesaikan masalah konflik", pungkas Sekda.(*)
Redaktur : Joni Yanto.
