Hingga usianya yang ke 57, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dinilai belum banyak berbuat untuk kesejahteraan masyarakat. Walau disebut pertumbuhan ekonomi Jambi menunjukkan grafik yang menanjak, namun belum cukup mensejahterakan masyarakat.
Pengamat ekonomi, Pantun Bukit mengakui, memang ekonomi Jambi semakin menggeliat dengan didorong sektor perkebunan. Namun, perekonomian saat ini hanya bertumpu pada sektor itu saja. Oleh karenanya, pemerintah perlu mendorong sektor lainnya menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
“Kita masih bertumpu 60 persen di sektor primer, yakni pertanian, tambang dan gas. Pertumbuhan ekonomi ini kan dinilai dari nilai tambah yang masih kecil. Jadi, multiplayer efeknya masih kecil,” katanya kepada media ini, Minggu (5/1).
Selain itu, sambungnya, Provinsi Jambi juga sangat sensitif dengan inflasi. Hal ini disebabkan Provinsi Jambi masih bergantung kepada daerah lain dalam hal komoditas sembako. “Jika transportasi jelek ya harga naik. Kita bergantung kepada daerah lain. Demand lebih jauh dari suplay, makanya harga mudah naik,” ungkapnya.
Disamping itu, PDRB Jambi juga masih 67 persen. Konsumsi Rumah Tangga dan pemerintah juga sangat besar. Sementara anggaran daerah yang dipakai untuk investasi hanya 12 persen. “Industri hilir belum ada, itu harus diantisipasi. Jalan-jalan ke sektor produksi juga belum baik, relatif hanya cukup. Lalu, NTP kita selalu dibawah 100, karena hal itu,” jelasnya.
Di sisi lain, tambahnya, rasio elektrifikasi Jambi juga baru sekitar 62, 5 persen. “Ini artinya daerah kita masih defisit listrik, ini masalah serius. Lalu dermaga ekspor kita, pelabuhan belum bisa untuk kegiatan ekspor impor yang besar, jadi ini menghambat ekonomi kita,” ujarnya.
Selain itu, menurut Pantun, dari aspek birokrasi juga anggaran pemerintah masih gemuk. “Sebesar 40 persen lebih APBD untuk belanja pegawai. Artinya harus dirampingkan. Ke depan diharapkan Pemprov menggarap sektor industri hilir,” katanya.
“Ada 39 Pabrik Kelapa Sawit kita, tapi tak ada satupun hasil pertanian diolah disini, kan sayang. Ke depan harus ada industri hilirnya dibuat. Jadi nilai tambah untuk daerah jadi besar. Pengangguran, kemiskinan, lapangan kerja juga muncul ke depan,” imbuhnya.
--batas--
Tokoh masyarakat Jambi, Prof Dr Havizh Aima juga menyatakan, perencanaan dan implementasi pembangunan daerah Jambi perlu diresign, atau setidak tidaknya bertolak dari sebuah kerisauan konstruktip untuk mencari alternatip bagi pembangunan Jambi kedepan. Dalam kajian dan pendalaman redesign pembangunan ini, asumsinya, variabel perencanaan dan implementasi pada pembangunan daerah adalah ibarat dua sisi dari satu mata uang.
‘’Sejatinya desakan redesign tidak hanya karena faktor dinamika internal dan eksternal yang berlangsung begitu cepat, tetapi lebih substansial, siapa yang direncanakan, diposisikan dan ditempatkan sebagai aktor utama, siapa aktor pendukung dan siapa fasilitator pembangunan daerah. Bagi saya perencanaan yang mendahulukan rakyat harus mengasumsikan bahwa rakyatlah aktor utama pembangunan,’’ ungkap Kepala Pusat Studi/Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta ini.
Fakta yang ada saat ini, lanjutnya jaringan jalan provinsi Jambi masih berorientasi dari Utara ke Selatan. Jalan yang berorientasi Nasional ini kondisinya relatip baik. Dipihak lain, pada tataran regional yang berorientasi pada AFTA, mata rantai produk kita yang bergerak dari Jambi bagian Barat ke pantai Timur belum memperoleh pelayanan yang memadai. Khabar yang menggembirakan, pemerintah Propinsi Jambi telah bertekad untuk membangun jaringan jalan Jambi yang lebih fokus melayani mata rantai produksi, dari pedesaan hingga Pelabuhan Muara Sabak, dan bahkan sudah ada rencana spektakuler untuk membuat pelabuhan di Ujung Jabung, meskipun masih memerlukan biaya yang sangat besar dann waktu yang relatif lama.
‘’Belum semua ruas jalan pada berbagai tingkatan dirakit kedalam sistem jaringan, masih banyak yang terputus. Kedua, terkadang kurang konsistensi dalam penetapan, ruas jalan mana, diwilayah mana yang didahulukan,’’ tuturnya.
Sementara itu, disisi penyelenggaraan pemerintahan juga mendapatkan kritikan. Seperti yang dikemukakan oleh Sukamto Satoto, Pengamat Pemerintahan di Provinsi Jambi. Menurutnya, hingga saat ini, kebijakan pemerintah banyak masih tak berbasis masyarakat.
“Tindakan pemerintah provinsi belum banyak menyentuh kesejahteraan masyarakat. Terbukti banyak kepala daerah terlibat kasus korupsi. Itu bentuk pemerintah blum berpihak kepada masyarakat. Terlepas dari kasus itu benar atau salah. Bahkan banyak para pejabat jadi narapidana dan mantan pejabat juga. Itu menunjukkan pejabat belum berfikir kepada masyarakat,” tegasnya.
Oleh karenanya, dia meminta, seluruh pejabat yang ada di Provinsi Jambi untuk lebih memikirkan kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya memikirkan isi kantong merek sendiri. “Pejabat ke depan jangan mikir diri sendiri. Walau ada pembangunan berjalan. Mesti ada perubahan untuk mencapai Jambi Emas 2015. Sekarang belum terlihat secara nyata untuk mencapai itu,” katanya.
Dia menegaskan, harus ada kebijakan dari Pemprov yang fokus untuk memikirkan masyarakat. Baik di bidang infrastruktur, tingkat kemiskinan yang harus dikurangi sampai biaya pendidikan yang tidak tepat sasaran. “Karena banyak pejabat yang memang tak perlu dibantu untuk meningkatkan pendidikan itu contohnya dapat beasiswa anaknya. Harusnya orang miskin yang harus dibantu. Harus aja kebijakan yang tegas,” keluhnya.
Hingga saat ini, beberapa peraturan daerah yang ada memang sebenarnya sudah mencukupi dan tegas. Namun, pelaksanaan perda yang dilakukan di lapangan masih sangat lemah. Karena banyaknya pejabat daerah yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyelewengan dan melanggar aturan. “Perda sebenarnya mendukung, namun implmentasinya belum baik. Bahkan pejabat hanya berfikir untuk terpilih jadi anggota dewan lagi, itu kan salah. Harusnya pikirkan masyarakat. Jangan mikir untuk duduk menjadi anggota dewan,” keluhnya lagi.
Soal pendidikan, Mukhtar Latif, Ketua dewan Pendidikan Provinsi Jambi menegaskan, sarana dan prasarana pendidikan saat ini masih minim. Selain itu, target anggaran yang diharuskan undang-undang yakni 20 persen dari anggaran daerah juga belum terpenuhi. “Target anggaran minimal nasional, keguruan, pembiayaan, standar proses belum terpenuhi. Padahal menurut PP 19 thn 2005 standar nasional pendidikan jelas, tapi kita masih jauh dari harapan,” katanya.
Selain itu, pencapaian standar pendidikan jga belum. Seharusnya, soal pendidikan harus mendapatkan perhatian serius dan dianggarkan spesifik dan simultan. “Saat ini cenderung hanya 1 sekolah yang diperhatikan, yang lain diabaikan. Seperti ada titian teras, man cendikia, SD 47. Ya yang lain jadi tertinggal. Jadi arus ada perhatian khusus untuk bidang pendidikan,” katanya.
“Karakteristik pendidikan kita juga belum ada di jambi. Pemetaan pendidikan dibuat provinsi kemarin ada, tapi kabur. Output itu katanya supra enterpreunership. Apakah pendidikan mau buat pengusaha saja. Karakter pendidikan kita belum ada. Kebijakan pendidikan belum satu nafas antara provinsi dengan kabupaten kota, sehingga kesannya jalan sendiri. Harusnya satu kata, untuk mencapai program yang cepat tercapai,” katanya.
Disisi lain, lemahnya pemberdayaan dan SDM lokal sebagai mitra pencapian pendidikan. “Kemarin ada lesson studi kenapa ke bandung, di jambv kan banyak doktor dan tahu potensi lokal. Kepercayaan masyarakat belum ada utk jambi sendiri,” tandasnya.
Sementara Madian, anggota DPRD Provinsi Jambi menerangkan, HUT merupakan momentum yang bersejarah bagi jambi. Daerah harusnya memikirkan ke depan bagaimana Jambi lebih maju, dari pembangunan, SDM, insfrastrukturnya,” katanya.
“Ini saatnya untuk koreksi apa kekurangan ke depan untuk pembangunan Provinsi yang baik. Banyak hal yang perlu jadi perhatian, utamanya soal SDM, infrastruktur, pencapaian pembangunan dan target pendapat. Pemprov perlu kerja keras utk itu,” imbuhnya.
Sementara Zoerman Manaf, wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi menyatakan, diharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa mengakhiri jabatan dengan terwujudnya visi misi mereka, Jambi Emas. “Kita semua mendukung itu. Sejak semula kami juga mendukung visi dan misi itu. Diharapkan ke depan jangan mengusulkan proyek yang tak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
“Jangan sampai masyarakat tak menikmati apa yang sudah diperbuat pemerintah. Kita akan mengawasi anggaran dan usulan yang di SKPD,” pungkasnya.
sumber: jambi ekspres
