Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi mengaku ke depan akan lebih transparan. Hal ini disampaikan pihak Dinas PU Provinsi Jambi ketika menyelenggarakan pertemuan dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Jumat pekan lalu. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi dan upaya transparansi Dinas PU Provinsi Jambi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Ivan Wirata mengatakan, dirinya siap memaparkan program dan menerima kritik serta masukan dari para LSM. “Saya juga minta maap jika selama ini komunikasi kita terputus. Tapi, saya siap untuk transparansi dan menerima kritik. Jadi kinerja Dinas PU bisa dinilai untuk mewujudkan Jambi Emas 2015,” ujarnya.
Ivan Wirata menjelaskan, di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), sektor infrastruktur menjadi prioritas utama yang dikejar. Sebagai bukti keseriusan, alokasi anggaran Dinas PU Provinsi Jambi terus meningkat tiap tahunnya. “2010 lalu hanya sekitar Rp 300 Miliar (M), sekarang sudah mencapai Rp 900 M lebih,” ucapnya.
Dari alokasi anggaran itu, tak sedikit infrastruktur terutama jalan yang telah dibangun. Contohnya, Jangkat yang telah mulus, jalan Bangko-Kerinci-Tapan yang dimultiyearskan tahun ini, serta jalan lingkar selatan dan barat yang dulu dikeluhkan karena kerusakan parah dan debu dimana-mana, kini sudah dalam kondisi mantab.
“Selain itu telah dibangun pula ikon untuk Jambi, seperti jemabatan pedestrian, jam gentala arasy agar masyarakat Kota Jambi dan seberang tidak terpisah, serta JBC untuk pusat bisnis, dan Angsoduo yang tengah diupayakan pembangunannya. Serta banyak sektor lainnya, seperti IPA PDAM Aurduri dan Tanjung Sari serta lainnya,” paparnya.
--batas--
Bukan hanya itu, untuk mengatasi kemacetan di Kota Jambi juga telah disusun rencana pembangunan fly over yang tinggal menunggu pembebasan lahan. Ini pun sudah ada komitemen walikota untuk memebaskan lahannya. “Dan dari sisi serapan anggaran, tahun ini mencapai 95 persen. Insya Allah serapan kita menjadi yang terbaik,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ivan Wirata melakukan dialog dengan para LSM. Ada sejumlah kritik dan masukan yang disampaikan, namun semuanya dijelaskan secara transparan oleh Ivan Wirata. Misalnya, pertanyaan soal sejumlah daerah yang masih teisolir karena akses jalan tak ada, serta pembangunan Angsoduo yang belum juga dimulai.
Pertanyaan ini dilontarkan Amrizal, salah satu perwakilan LSM. Menurut dia, kenapa pemerintah tidak upayakan meminta bantuan pemerintah pusat melalui menteri Perdagangan yang telah menjanjikan bantuan revitalisasi bangunan itu. Sebab, jika menggunakan BOT, dikhawatirkan akan menyengsarakan pedagang, karena pengusaha lebih mencari untung.
Mengenai masalah ini, Ivan menjelaskan, untuk daerah terisolir karena jalan yang belum ada, pihaknya mempunyai keterbatasan kewenangan. “Kalau jalan desa itu kewenangannya kabupaten/kota. Dulu pernah kita upayakan membangun jalan lingkungan, namun karena bukan kewenangan kita ini menjadi temuan BPK RI. Itulah masalahnya, kita punya keterbatasan kewenangan,” ujarnya.
Sementara untuk Angsoduo, jelas Ivan, bukan pihaknya tidak ingin meminta bantuan pusat. Namun bantuan revitalisasi itu anggarannya kecil, hanya bekisar Rp 10M sampai 15 M. Sebab, pihaknya pernah mencoba meminta anggaran revitalisasi untuk pasar di Sengeti, Muarojambi, namun alokasinya kecil.
Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk bangun Angsoduo mencapai Rp 140 M, jadi tidak akan bisa dibantu melalui dana revitalisasi. Dipaparkannya, sebenarnya keinginan Gubernur Jambi saat dilantik jadi gubernur, Angsoduo itu dibangun menggunakan APBD, tapi setelah dibahas di DPRD Provinsi, ketika itu anggaran Pemprov terbatas, sehingga tidak dimungkinkan.
Karena itulah muncul opsi BOT. “Tapi inipun sudah dikaji, dipastikan tidak akan menyusahkan pedagang. Nilai sewanya sangat terjangkau, dan dalam 5 tahun sudah kembali menjadi milik pemerintah. Kita tunggu saja proses lelang ke 3 kalinya, mudah-mudahan kali ini investornya berminat, karena memang sudah ada yang menyatakan siap membangunnya,” ujarnya.
--batas--
Sementara Mulyadi, mewakili Alinasi Masyarakat Kerinci, meminta perbaikan jalan Kerinci segera dilakukan. Jika memang Pemprov tak sanggup mendanai, kenapa tak diusulkan ke pusat. Dia juga mengatakan, upaya pembukaan akses jalan evakuasi bencana juga akan segera dibahas, diharapkan jika disetujui, Dinas PU Provinsi bisa mendukung pembangunannya.
Mulyadi juga mengapresasi upaya Kadis PU Provinsi Jambi, Ivan Wirata yang melakukan keterbukaan. “Kita sambut baik upaya perubahan ini, ya dengan lebih transparansi. Jika bisa ini dilakukan terus menerus,” ujarnya.
Soal ini, Ivan Wirata mengucapkan terima kasih atas apresiasinya. Ia mengatakan, upaya ini akan terus dilakukan kedepannya. Sementara soal jalan Kerinci, jelas Ivan, memang janji gubernur sejak dilantik akan diperbaiki. Namun pada 2011 lalu APBD belum sanggup membiayai karena sudah dialokasikan ke Jangkat. Tapi ketika itu sudah diusulkan menjadi jalan stategis nasional, sehingga penangannya bisa melalui APBN atau APBD.
“Nah tahun ini sudah dialokasikan anggaran dengan multiyears sekitar Rp 280 M, termasuk dari APBN dibantu Rp 60 M, untuk jalan Bangko-Kerinci-Tapan sepanjang 214 Km, insya Allah depan ini bisa clear, saya jamin,” kata Ivan.
sumber: jambi ekspres
