JAMBIUPDATE.COM, JAMBI - Hingga kini polemik terkait perebutan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Bungo terus berlanjut. Untuk menyelesaikan hal itu, Bupati Bungo diminta turun tangan.
Juru bicara KMP, Z Arifin, meminta kepada Bupati sebagai pembina partai politik untuk turun tangan. Agar persoalan tidak berlanjut. Mengingat, bupati juga punya kepentingan dan menyangkut pemerintahan.
Kami minta Bupati menjadi penengah agar komunikasi politik bisa jalan. Kami ingin kerja bersama-sama, kerja sendiri tidak akan selesai, ujar Arifin kepada wartawan, Minggu (16/11).
Arifin juga menyebutkan, dewan semestinya jangan setengah-setengah dalam menterjemahkan aturan. Termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Kalau musyawarahkan duduk bersama dua belah pihak. Tak bisa dong hanya satu bagian saja, itu sama saja bertepuk sebelah tangan. Jangan jabatan yang diutamakan, utamakan musyawarah, kalau tak tercapai baru kita votting. Saat ini yang membuat terganggu kerja anggota dewan itu bukan kita. Tapi pihak sebelah, tukasnya.
Ditambahkannya, semua anggota dewan, dalam aturannya wajib menjadi anggota komisi. Ini merupakan hak yang melekat.
Kalau hak ini belum terealisasi akan berpengaruh pada SK. Karena ini bersifat kolektif bukan perorangan, kalau tak ada SK maka tak bisa bekerja. Tapi kalau mereka bisa bekerja tanpa kita ya monggo, silahkan saja. Kalau memang aturannya memperbolehkan tak semua nggota dewan masuk di AKD, itu silahkan saja mereka bekerja, tambahnya.
(hnd)
