JAMBIUPDATE.COM, JAKARTA - Istana Kepresidenan sudah melontarkan sinyal untuk mencari calon baru Kapolri yang akan diusulkan ke DPR. Namun, istana tidak akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaring nama calon Kapolri.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, demi menjaga sinergi antara Polri dengan KPK maka Presiden Joko Widodo tidak akan melibatkan komisi antirasuah itu dalam penjaringan nama calon Kapolri. Menurut Andi, bagaimanapun KPK dan Polri sama-sama instansi penegak hukum.
"Pasti tidak untuk melibatkan terutama KPK, karena ini sama-sama instansi penegak hukum. Jadi presiden ingin menjaga suapaya secara ketatanegaraan interaksi antara Polri dan KPK itu sinerginya kuat," ujar Andi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu, (4/2).
Andi menambahkan, Polri sudah punya prosedur dalam pemilihan calon Kapolri. Sementara presiden, lanjut Andi, hanya akan mengikuti prosedur di internal Polri.
"Prosedur yang ada di Undang-Undang Polri. Presiden mendapat pertimbangan dari Kompolnas," sambung Andi.
Meski demikian Andi menegaskan, sejauh ini presiden belum memutuskan untuk mencari calon Kapolri baru. Sebab, keputusan presiden terkait Komjen Budi Gunawan yang sudah mendapat persetujuan DPR untuk dilantik menjadi Kapolri juga baru akan baru akan disampaikan pada pekan depan.
Andi menambahkan, penundaan keputusan itu tidak akan memberi risiko maupun dampak buruk pada siapapun, termasuk pada Komjen Budi. "Risikonya sudah dihitung matang-matang bahwa presiden bisa melakukan kunjungan luar negeri dan kalaupun keputusan itu mau diambil minggu depan setelah presiden kembali, resiko politiknya sudah dipikir matang-matang," tegas Andi.
(jpnn)
Sumber: www.jpnn.com
