JAMBIUPDATE.COM, JAKARTA - Kesempatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terbuka lebar bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Namun, tahun ini pemerintah pusat akan memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk memprioritaskan putra daerah untuk diluluskan dalam seleksi. Hal ini dikarenakan banyaknya peserta lolos tes CPNS tahun lalu yang mayoritas dari luar daerah.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasu Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, mengacu hasil tes CPNS tahun lalu yang lulus mayoritas merupakan pendatang luar daerah, KemenPAN-RB tidak bisa melakukan intervensi.
Kami tidak bisa membatasi. Karena itu hak peserta tes CPNS, dan strategi orang untuk lolos. Tapi, kebijakan memprioritaskan putra daerah bisa dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) masing-masing, katanya di Jakarta.
Kebijakan tersebut, kata Herman, pemda dapat membuat peraturan daerah untuk memprioritaskan putra daerahnya masing-masing. Hanya saja, peraturan itu harus dibuat sebelum adanya seleksi tersebut dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditentukan panitia seleksi nasional (Panselnas).
Misalkan, bisa saja dibuat kontrak (kerja) selama 10 tahun bagi yang lulus di daerah. Jadi, mereka (peserta luar daerah) tidak akan pergi setelah mendapat NIP, jelas Herman. Selama ini, CPNS yang lulus dan mendapatkan NIP langsung mengajukan mutasi ke daerah lain.
Menurutnya, kebijakan itu boleh saja dilakukan. Karena bisa mengurangi jumlah pengangguran di wilayahnya. Apalagi kesempatan menjadi PNS tahun ini sangat dibatasi, hanya 40 ribu lowongan untuk tenaga medis dan pendidikan, ungkapnya.
Terkait hal itu juga, KemenPAN-RB tidak berniat membuat soal yang berbeda tingkat kesulitannya, atau harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Dikarenakan, seperti yang diketahui passing grade atau ambang batas tes kemampuan dasar (TKD) disesuaikan tiap daerah. Sehingga, bisa saja masyarakat dari Jawa sengaja melamar di luar Jawa.
Kita semua tahu, kemampuan pendidikan di Jawa dengan luar Jawa terdapat perbedaan, ujarnya. (jpnn)
