MEMBANGUN suatu wilayah tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, harus ada strategi dan cara-cara jitu untuk meningkatkan pembangunan tersebut, mulai dari infrastuktur hingga sumber daya manusianya. Inilah pandangan Wakil Bupati Bungo H Mashuri saat wawancara ekslusif dengan reporter jambiupdate.com HADINATA DAMANIK di Bungo
Menurut Pak Wabup, bagaimana cara ideal yang perlu dilakukan untuk pembangunan Kabupaten Bungo semestinya?
Kalau menurut saya,seharusnya pembangunan itu dari desa ke kota. Karena ekonomi bisa bergerak dan bisa dilakukan pemerataan pembangunan agar terlaksana dengan baik. Untuk itu porsi desa harus diperbesar, sebab semangat itu yang akan dilaksanakan dalam Undang-Undang desa.
Berapa biaya yang harus dikeluarkan agar pembangunan Desa ke Kota bisa terlaksana?
Ada wacana satu milyar satu desa, menurut saya untuk infrastuktur Rp 250 Juta per desa sudah bisa dilaksanakan. Saat ini kan baru Rp 100 juta per Desa. Artinya, apabila Rp 250 juta per Desa kita kali kan saja 150 desa, maka Pemkab hanya menganggarkan Rp 38 milyar agar pembangunan dari desa ke kota bisa berjalan dengan baik dan dengan dana itu. Ekonomi di bawah bisa bergerak, dan itu direncanakan dan diawasi oleh desa yang bersangkutan.
Lalu, selama menjadi Wakil Bupati, langkah apa yang sudah dilakukan?
Saya ini kan sifatnya hanya pendorong, jadi apa saja hal-hal yang bisa kita dorong, kita dorong untuk memperlancar dan melakukan pengawasan pembangunan. Ke depan program yang akan kita lakukan adalah memperbaiki Infrastuktur Kabupaten, karena itu urat nadi masyarakat. Selama ini banyak jalan Kabupaten yang rusak, itu harus diperbaiki cepat.
Selain jalan yang rusak harus diperbaiki, bidang apalagi?
Yang kemudian harus kita perhatikan bidang kesehatan. Contohnya, Puskesmas sebagai sarana masyarakat harus normal dan tersedia Dokter, Bidan dan Obat-obatan. Baru bisa berjalan normal dan seharusnya Puskesmas Rawat inap itu minimal memiliki 2-3 Dokter, karena tidak mungkin satu Doket bekerja 24 jam.
Kalau selama ini, dari kacamata bapak, pelayanan kita bagaimana?
Saat ini pelayanan pemerintahan sebenarnya sudah cukup baik, namun masih tetap saja harus diperbaiki. Kita lihat dari Pihak Indepedent yang beranggap tidak baik terhadap birokrasi kita, beberapa waktu lalu kan ada SKPD yang mendapat raport merah menurut Ombudsman. Itu ya karena pelayanan yang kurang baik. Jadi kedepan yang raport merah harus sudah dapat hijau.
Apa penyebab Dinas tersebut dapat raport merah, dan apa langkah yang harus diambil?
Mereka yang dapat rapor merah ya karna tidak tanggap pada masyarakat. Jadi, ke depan mereka harus tanggap dalam melayani masyarakat, apalagi yang sentral masyarakat.
Kemudian, dibidang pendidikan sendiri bagaimana?
Kalau bidang pendidikan sendiri Rasionya, guru terhadap murid itu untuk SD, 1 banding 22, SMP 1 berbanding 12 dan SMU 1 banding 13. Selama ini yang terjadi tidak meratanya distribusi guru dan guru bidang study yang tidak cukup. Jadi, ketika melihat ini, ke depan itu ketika mencari tenaga kontrak harus betul-betul melihat yang sesuai dengan bidangnya.
Kalau saat ini, untuk tenaga honorer di Dinas Pendidikan itu kan di gaji tiga bulan sekali, padahal mereka para honorer butuh uang setiap bulannya. Apa tidak bisa dirubah sistemnya seperti Dinas lainnya, untuk menerima gaji setiap bulan?
Sebenarnya, Birokrasi di Dinas Pendidikan itu salah, dan seharusnya bisa dilakukan pembayaran setiap bulannya. Kuncinya kan di administrasi yang harus jalan, kemudian pembagian wewenang dan pengguna anggaran kepada penguasa anggaran. Jadi itu harus dipastikan pengguna anggaran menggunakannya. (*)
