JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Gaji anggota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi selangit. Besarannya melebihi gaji Bupati/walikota yang hanya berkisar antara Rp 6-7 juta per bulan, itu termasuk tunjangan.Buktinya, gaji Ketua DPRD Kota Jambi termasuk tunjangan Rp 36 juta. Wakil Ketua Rp 29 juta, anggota biasa Rp 23 juta.
Alamina Pinem, Sekretaris DPRD Kota Jambi mengatakan, selain gaji, Dewan juga menikmati berbagai fasilitas. Kata dia, gaji pokok berkisar Rp 5 jutaan setelah dipotong pajak, ditambah dengan tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 5,3 juta dan ditambah lagi tunjangan perumahan sebesar Rp 12 juta hingga Rp 13 juta.
"Tunjangan perumahan diberikan serentak dengan gaji. Jadi keseluruhannya berkisar Rp 23 jutaan. Masing masing dewan berbeda. Mulai dari unsur pimpinan hingga anggota," ujarnya.
BACA JUGA: Soal Gaji, Ini Tanggapan Beberapa Anggota DPRD Kota Jambi
Dijelaskannya, untuk Ketua, tunjangan perumahan sebesar Rp 13 juta perbulan, Wakil ketua sebesar Rp 12,5 juta dan anggota sebesar Rp 12 juta.
Pinem menjelaskan bahwa, tunjangan perumahan yang diberikan kepada dewan adalah berdasarkan terbitnya Peraturan Walikota (perwal). Perwal ini direvisi dengan perubahan baru, dimana jumlah tunjangan perumahan yang sebelumnya Rp 5 juta perbulan, naik menjadi Rp 12 hingga Rp 13 juta perbulan.
Besarnya tunjangan perumahan untuk dewan kota/kabupaten itu juga merujuk pada jumlah besarnya tunjangan perumahan untuk anggota dewan Provinsi. Karena tunjangan dewan Provinsi naik ,maka untuk dewan kota pun naik. Namun jumlahnya tetap dibawah dewan Provinsi, jelasnya.
Perwal yang baru ini berlaku sejak Januari 2016, ujarnya.
Selain itu,unsur pimpinan dewanpun diberikan fasilitas rumah dinas. Dari jumlah 4 unsur pimpinan, saat ini hanya tersedia 3 rumah dinas. Namun sejak awal, rumah dinas yang disediakan pemkot untuk dewan periode ini belum pernah ditempati. Sehingga rumah tersebut dikembalikan lagii ke Pemkot. Namun untuk pembayaran listik, air dan lainnya tetap dibayarkan, akunya.
Fasilitas yang diberikan ke dewan lainnya adalah mobil dinas. Menurut pinem, jumlah mobil dinas untuk anggota dewan saat ini ada sekitar 18 mobil dinas. Sehingga selebihnya anggota dewan lainnya tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas.
Ada kendaraan kesekretariat, namun jika ada yang mau pakai, harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli minyak. Juga mobil tersebut hanya boleh dipakai untuk waktu tertentu saja. Berbeda dengan periode sebelumnya, ujarnya.
(hfz)
