JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Dakwaan yang dibacakan dalam sidang perdana kasus OTT Uang Ketok Palu pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 menyebut banyak nama, para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi.
Beberapa nama yang berhasil dikonfirmasi koran ini, memberi tanggapan yang beragam. Namun demikian, sebagian besar membantah dakwaan itu.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston ketika dikorfimasi, dengan tegas membantah bahwa dirinya ikut terlibat dalam membahas uang ketok palu untuk anggota dewan.
Menurutnya dia tidak tahu apa yang dilakukan anggotanya diluar sepengetahuan dia. Menurutnya, dalam pembahasan RAPBD memang terjadi sedikit perdebatan. Dan menurutnya perdebatan itu biasa terjadi, karena angoota DPRD selaku wakil rakyat juga menliai progam mana yang lebih dirasakan masyarakat.
"Ini kan baru pembacaan dakwaan. Kita tunggu saja fakta-fakta persidangan. Kalau memang tidak sesuai dengan yang terjadi sebenarnya akan kita bantah," katanya.
Kemudian ketika ditanyakan apakah memang ada pertemuan khusus dalam membahas uang ketok palu tersebut, Cornelis tidak mau berkomentar banyak. Dia mengatakan hanya pertemuan biasa dalam pembahasan anggaran.
"Pertemuan itu kan banyak, namanya kantor DPRD kan tempat pertemuan semuanya. Terkait dengan pertemuan itu, kita lihat nanti fakta persidangan," katanya.
Kemudian, terkait dengan dakwaan JPU yang menyebut ada kesepakan untuk fraksi Demokrat, Cornelis mengatakan dirinya tidak mengetahui.
Baru kita tahu sekarang malah, lebih baik nanti ditunggu fakta-fakta ketika keterangan saksi-saksi, pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi juga membantah adanya pemintaan proyek yang dilakukan pimpinan legislatif. Menurutnya, pertemuan yang dilakukan di ruang Cornelis Buston hanya pertemuan biasa sesama pimpinan.
"Tidak ada permintaan seperti itu (proyek, red). Kalaupun ada pertemuan, itu rutinitas kita selaku pimpinan DPRD," ujarnya kemarin.
Begitu juga dengan pertemuan yang dilakukan anggota Fraksi PDIP Elhelwi di ruang ketua DPRD Provinsi Jambi. Bahkan dirinya mengaku tidak pernah ada pertemuan bersama kader PDIP tersebut.
"Saya juga heran, sejak kapan saya pernah bersama Elhelwi bertemu Ketua DPRD," sebutnya.
Namun demikian dirinya menilai dakwaan yang disampaikan tentunya sah-sah saja. Akan tetapi persidangan tetap terus berlanjut dan dirinya akan memberikan keterangan sebagai saksi.
"Saya sudah memberikan kesaksian kepada penyidik. Nantikan juga akan memberikan kesaksian di persidangan, kita akan jawab dan sampaikan semuanya," katanya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi lainnya AR Syahbandar mengatakan akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Terkait anggota DPRD yang disebut menerima uang. Kita tidak bisa berasumsi, karena ini baru awal, ujar wakil ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi ini.
Selanjutnya mengenai unsur pimpinan yang disebut menerima fee dan proyek dia mengatakan agar semua mengikuti proses yang saat ini berlangsung. Karena nanti akan kita lihat ujungnya ke mana, prosesnya sedang berjalan, tambahnya.
Ketua DPW PKB Sofyan Ali yang namanya juga tertulis dan disebut oleh KPK di muka sidang membantah dirinya melakukan pertemuan terkait kasus tersebut. Dia mengadakan klarifikasi di DPW PKB Jambi terkait namanya yang dicantumkan, dibacakan dan diberitakan.
"Saya keberatan nama saya disebut dalam dakwaan dan pemberitaan, sebut Sofyan Ali.
Menurutnya, dirinya tidak pernah ikut pertemuan yang membahas kesepakatan pembagian Uang Ketok Palu kepada lembaganya tersebut.
Saya pernah beri keterangan terkait Uang Ketok Palu di KPK sebelumnya saya sampaikan saya tidak memahami proses yang dibuat, teranganya.
Bahkan dia mengatakan tidak pernah di BAP tentang pertemuan dengan para pimpinan DPRD tersebut. Namun Sofyan mengakui dirinya pernah ditelepon oleh terdakwa Saifudin tetapi tidak pernah bertemu.
Saya tidak mau ketemu , saya tidak ada hubungan mitra kerja dengannya, karena saya komisi empat, gumamnya.
Sementara mengenai kadernya Tajjudin Hasan yang disebut menjadi perwakilan Fraksi PKB dalam mengambil undangan uang ketok palu dia mengatakan tidak tahu. Juga terkait lokasi penyerahan uang yang disebut didepan kantor DPW PKB dia bersikap sama. Malah tahunya dari media, singkatnya.
Ketua DPW pun mengatakan hari ini (Kemarin, red) belum berkomunikasi dengan Tajuddin Hasan dan tidak tahu sikap kadernya tersebut. (nur/aiz/wan/aba)
