JAMBIUPDATE.CO, MUARATEBO - Hearing RAPBD Tebo Tahun Anggaran 2019 yang direncanakan digelar Senin (22/10) terpaksa dibatalkan. Hal tersebut karena mayoritas Fraksi menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 yang dinilai tidak merata.
Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Tebo dari Fraksi Demokrat, Syamsulrizal bahwa usulan RAPBD Tebo TA 2019 dinilai tidak mencerminkan azas pemerataan dan keadilan. Selain itu RAPBD Tebo juga dinilai masih terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah rimbo dan wilayah aliran batang hari. parahnya lagi kata Iday, RAPBD Tebo 2019 hanya mengakomodir kepentingan partai golkar yang merupkan partai penguasa.
"Usulan RAPBD tahun 2019 tidak sama sekali mecerminkan pemerataan dan keadilan, dimana pembangunan hanya di wilayah Rimbo saja, bahkan hanya mengakomodir Partai Golkar saja, makanya dengan tegas kami (6 Fraksi) menolak hearing itu," kata Iday.
"Jika dalam 10 hari tidak juga dirubah RAPBD itu, maka kita tidak akan membahasnya, dalam hal ini kami sepakat tidak akan bernegosiasi dalam bentuk apapun, jadi final harus dirubah," tambah Iday.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Tebo dari Fraksi PKS, Supeno, dari kesepakatan hasil rapat enam fraksi ada beberapa poin kesepakatan yang bakal disampaikan ke Ketua DPRD Tebo diantaranya, menolak diadakannya hearing komisi sampai adanya perbaikan isi buku RAPBD Tahun 2019.
Selain itu juga meminta dilakukan pra anggaran untuk melakukan perubahan isi buku RAPBD Tahun 2019. Supeno juga menegaskan, jika permintaan pra anggaran tidak disetujui maka enam fraksi akan mengadakan konsultasi ke Pemerintahan Provinsi, Dirjen Keuangan Kemendagri dan KPK RI.
"Langkah yang diambil oleh 6 fraksi ini dikarenakan isi buku RAPBD yang kami terima tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan, Kami dari enam fraksi sepakat tidak akan bernegosiasi dalam bentuk apapun sebelum dilakukan perubahan isi buku RAPBD TA 2019 yang mencerminkan keadilan dan pemerataan,"kata Supeno. (bjg)
