JAMBIUPDATE.CO, - Upaya evakuasi korban tsunami di Selat Sunda tidak hanya dilakukan di darat. Kawasan perairan Banten juga ikut disisir untuk mengantisipasi adanya korban yang masih hilang atau terombang-ambing di lautan. Karena itu, unsur TNI-AL juga dikerahkan dalam upaya pencarian.
Kapendam III Siliwangi Kolonel Arh Hasto Respatyo mengatakan, salah satu alutsista yang dikerahkan adalah KRI Torani, KRI Teluk Cirebon, serta kapal milik Basarnas dan Bakamla. Unsur TNI-AL melakukan penyisiran dari wilayah Carita sampai Sumur bagian selatan. "Menyisir sepanjang pantai untuk menemukan kemungkinan korbanyang berada di laut," ujarnya.
Dalam pencarian di laut, Bakamla menemukan satu korban meninggal Selasa pagi. Korban yang belum diketahui identitasnya tersebut sudah dievakuasi.Kasubbaghumas Bakamla Letkol Mardiono menyatakan, pencarian terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan. "Operasi dilaksanakan hingga dinyatakan selesai oleh Basarnas," tegasnya.
Pada bagian lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menginventarisasi bangunan dan sarana pemerintah yang rusak. Mulai kantor kelurahan, kecamatan, hingga dinas.
Direktur Satuan Polisi dan Pamong Praja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Arief M. Edie menjelaskan, inventarisasi dilakukan tim dari pusat yang terdiri atas lintas direktorat. Dengan adanya pendataan, diharapkan pemerintah bisa menyiapkan strategi penanganan. Dengan begitu, pelayanan publik segera normal.
Upaya tersebut sama dengan yang dilakukan pemerintah saat terjadi bencana di Palu dan Lombok. Sebagaimana instruksi menteri dalam negeri, pemerintah ingin pelayanan publik bisa segera bekerja. Sebab, pelayanan publik memiliki peran penting untuk recovery kondisi. Khususnya berkaitan dengan keperluan administrasi.
Tim dari Kemendagri juga ikut membantu proses evakuasi. "Kita ambil data sambil berjalan," imbuhnya. Arief menambahkan, pemerintah juga mengirim beberapa peleton satpol PP untuk diperbantukan. Baik dalam proses inventarisasi, evakuasi, maupun keamanan.Direktur Satuan Polisi dan Pamong Praja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Arief M. Edie menjelaskan, inventarisasi dilakukan tim dari pusat yang terdiri atas lintas direktorat. Dengan adanya pendataan, diharapkan pemerintah bisa menyiapkan strategi penanganan. Dengan begitu, pelayanan publik segera normal.
Upaya tersebut sama dengan yang dilakukan pemerintah saat terjadi bencana di Palu dan Lombok. Sebagaimana instruksi menteri dalam negeri, pemerintah ingin pelayanan publik bisa segera bekerja. Sebab, pelayanan publik memiliki peran penting untuk recovery kondisi. Khususnya berkaitan dengan keperluan administrasi.
Tim dari Kemendagri juga ikut membantu proses evakuasi. "Kita ambil data sambil berjalan," imbuhnya. Arief menambahkan, pemerintah juga mengirim beberapa peleton satpol PP untuk diperbantukan. Baik dalam proses inventarisasi, evakuasi, maupun keamanan.
"Warga membutuhkan satpol PP malam hari untuk menjaga keamanan. Takut barang-barang di rumah diambil orang," jelasnya.
(wan/far/idr/c9/oni)
Sumber: JawaPos.com
