JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Ketua Ketua Umum Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih tidak terburu buru menyikapi rencana pemerintah mengangkat 159 ribu guru honorer K2 menjadi calon PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), meski tetap melalui tahapan seleksi.
Alasan Titi, pemerintah mengambil kebijakan sesukanya dan cenderung tidak konsisten alias berubah-ubah. Dalam perekrutan CPNS 2018 misalnya, pada awalnya menyebut ingin mencari SDM yang kompeten.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi mengatakan, angka 159 ribu guru honorer K2didapat dari hasil pengecekan. Jika memenuhi syarat dalam tes, Muhadjir menegaskan sejumlah tersebut bisa diakomodir sebagai PPPK.
Mantan Rektor Universitas Negeri Malang itu memahami jika kebijakan tersebut tidak akan memuaskan semua kalangan. Namun dia menilai sudah cukup baik. "Namanya juga negara demokrasi. Kita kan tidak mungkin melayani ssemua puas," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah mengubah skema pendaftaran CPPPK dari terbuka untuk masyarakat umum menjadi terbatas untuk honorer. Dengan demikian, kuota PPPK diutamakan untuk para honorer yang notabene sudah bekerja.
Skema tes CPPPK dari terbuka menjadi tertutup merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan Komisi X DPR. (far)
Sumber: www.jpnn.com
