JAMBIUPDATE.CO, PANGKEP - Pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2, yang dijadwalkan dibuka 10 Februari 2019, tampaknya tidak akan berjalan mulus.
Pasalnya, sejumlah daerah masih memersoalkan anggaran gaji PPPK yang harus ditanggung APBD.
Di Pangkep, Sulsel, pemerintah pun tak menyiapkan anggaran untuk PPPK. Apalagi, informasi penerimaan PPPK dibuka setelah APBD disahkan.
Jadi, akan sulit membiayai gaji mereka dengan kas daerah. Pangkep mendapat kuota mencapai 400 orang.
"Anggarannya belum disiapkan. Karena tidak ada petunjuk terkait penganggaran hingga kita penetapan APBD belum ada petunjuk," kata Sekkab Pangkep, Jumliati.
Di Toraja Utara, kuota PPPK hanya 221 orang dari 429 honorer K2. Mereka akan memperebutkan pisisi sebagai tenaga guru, medis dan penyuluh pertanian serta beberapa kebutuhan teknis.
Kabid Informasi Dokumentasi dan Pengadaan Pegawai, BKD Torut, Ronyanto Popang Tangkeallo, mengatakan formasi itu masih menunggu kepastian dari Kemenpan-RB.
"Kami masih menunggu koordinasi untuk kouta yang pasti. Jumlah itu masih sementara," jelas Roni. (sua/fit/mum/fkt/man/sir/shd)
Sumber: www.jpnn.com
