JAMBIUPDATE.CO, - Konsulat Jenderal Amerika Serikat (AS) di Yerusalem, yang melayani warga Palestina, nantinya akan bergabung dengan Kedutaan Besar AS untuk Israel pada Maret 2019. Hal ini tentu dikecam oleh warga Palestina sebab Palestina dan Israel merupakan dua negara yang berbeda.
Dilansir dari Reuters pada Rabu (20/2), Oktober lalu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo membuat keputusan untuk menjadikan satu misi diplomatik bagi kedua negara. Namun, pada saat itu Pompeo tak mengatakan kapan hal ini akan terjadi.
i¿¼Penggabungan Konsulat AS yang melayani warga Palestina dengan Kedutaan AS yang melayani warga Israel membuat Palestina kecewa (Sputnik)
"Penggabungan konsulat dan kedutaan akan berlangsung pada 4 atau 5 Maret, di mana posisi konsul jenderal akan berakhir," kata pejabat AS itu, yang berbicara dengan syarat anonim karena tanggalnya belum diumumkan oleh Washington.
Konsulat Jenderal di Yerusalem adalah misi utama bagi Palestina, yang dengan dukungan internasional ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Usai Pompeo mengumumkan rencana penggabungan Konsulat di Yerusalem dan Kedutaan di Yerusalem, Pemimpin Senior Palestina Saeb Erekat mengecam keputusan untuk menghilangkan konsulat sebagai bukti terbaru bahwa pemerintahan Trump bekerja dengan Israel untuk memaksakan pembentukan Israel Raya daripada solusi dua negara.
Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada yang berubah dari sudut pandang mereka.
"Kontak di tingkat politik dengan Pemerintah AS telah terputus dan akan tetap demikian kecuali jika pemerintah AS mengubah posisinya di Yerusalem dan para pengungsi," kata Abu Rudeineh. Namun, katanya, masih ada kontak di tingkat keamanan untuk memerangi terorisme.
Status Yerusalem adalah salah satu perselisihan paling sulit antara Israel dan Palestina. Israel menganggap seluruh kota, termasuk sektor timur yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 dan dianeksasi, sebagai ibukota abadi dan tak terpisahkan, tetapi itu tidak diakui secara internasional.
Sementara itu, pemerintahan Trump mengatakan bahwa batas akhir kota harus diputuskan oleh para pihak.
Editor : Dyah Ratna Meta Novia
Reporter : Verryana Novita Ningrum
Sumber: JawaPos.com
