iklan Massa berkostum orang utan berunjuk rasa di depan Konjen Tiongkok (Prayugo Utomo/JawaPos.com)
Massa berkostum orang utan berunjuk rasa di depan Konjen Tiongkok (Prayugo Utomo/JawaPos.com)

JAMBIUPDATE.CO,  Konsulat Jenderal Tiongkok di Jalan Wali Kota, Medan, Sumatera Utara tiba-tiba di jaga polisi, Jumat (1/3). Ternyata massa akan melakukan unjuk rasa untuk pemrotes Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru.

Belasan orang yang melakukan aksi membawa poster berisi penolakan. Konjen Tiongkok digeruduk karena PLTA dibangun lewat investasi dari Tiongkok.

Aksi yang digelar pun cukup unik, salah satu pengunjuk rasa mengenakan kostum orang utan. Sementara lainnya memakai topeng dan memegang poster penolakan.

i¿¼Massa menolak pembangunan PLTA Batang Toru (Prayugo Utomo/JawaPos.com)

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara Dana Tarigan mengatakan, aksi ini dilakukan jelang putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan mengenai gugatan mereka terhadap izin lingkungan PLTA Batang Toru. Izin itu dianggap cacat.

Ekosistem Batang Toru adalah rimba terakhir yang ada di Pulau Sumatera. Harangan (Hutan dalam bahasa Batak) Batang Toru dengan luas sekitar 1.400 km persegi menjadi habitat Orang Utan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis). Jumlahnya kini terancam punah. Tidak sampai 800 individu lagi yang tersisa.

Menurutnya Sungai Batang Toru yang mengalir dari hutan juga menjadi tempat bergantung perairan untuk 1.200 hektar lahan pertanian masyarakat.

Kehadiran PLTA juga dipastikan bakal merusak habitat dan ekosistem Batang Toru yang berimplikasi pada kepunahan hewan atau tumbuhan yang menjadi identitas Tapanuli Selatan (Tapsel), kata Dana, Jumat (1/3).

Saat ini, masyarakat belum merasakan betul dampak pembangunan PLTA. Namun jika tetap diteruskan, PLTA akan mengancam kehidupan. Baik kepada satwa dilindungi dan manusia di sekitar kawasan.

Pembangunan PLTA awalnya didanai oleh Bank Dunia (World Bank). Namun dana itu dihentikan dengan pertimbangan berbagai hal. Kemudian pendanaannya dilanjut oleh Tiongkok. Jumlah investasi yang masuk mencapai puluhan triliun.

Kami tidak anti pembangunan hanya saja perlu kita menyelaraskan pembangunan dengan meminimalis kerusakan lingkungan hidup dan mengurangi dampak terhadap kehidupan masyarakat, tegasnya.

Ia menambahkan jika pembangunan  akan menyumbang kehancuran lingkungan hidup dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat maka harus dihentikan. Walhi sempat menyurati Bank Of China di Medan. Namun hingga kini belum ada tanggapan.

Lokasi pembangunan PLTA masuk dalam zona merah gempa. Hal itu juga sudah diungkapkan saksi ahli saat persidangan beberapa waktu lalu di PTUN Medan.

Peryataan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan di zona merah gempa. Begitu juga dengan pemukiman masyarakat, apalagi bendungan besar seperti PLTA, tegasnya.

Aksi tidak diwarnai orasi seperti biasanya. Massa hanya diam, memegang poster berisi protes. Selang beberapa saat petugas keamanan Konjen Tiongkok membuka gerbang dan menerima surat dari massa aksi. Massa lantas langsung membubarkan diri. Aksi mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. 

Editor : Erna Martiyanti

Reporter : Prayugo Utomo


Sumber: JawaPos.com

Berita Terkait



add images