JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pimpinan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan mengingatkan masalah kekurangan guru di sekolah-sekolah di Tanah Air menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan di negeri ini.
"Setiap tahun ada puluhan ribu guru yang pensiun, sehingga setiap tahun masalah kekurangan guru semakin serius," ungkapnya ketika berdialog dengan tenaga kependidikan di Jambi (27/4) kemarin.
Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR tersebut masalah ini semangkin runyam ketika sampai saat ini angka pasti penerimaan guru belum disepakati, hanya saja SAH mengatakan ada rencana setiap tahun pemerintah akan mengangkat sekitar 100 ribu guru untuk menutupi kekurangan guru. Paling lama sekitar tujuh tahun ke depan, sehingga targetnya tenaga guru sudah terpenuhi.
Dalam kesempatan itu SAH yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi tersebut menyatakan pemerintah dapat memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia. Berbagai kebijakan afirmasi digulirkan untuk membantu ketersediaan akses pada layanan pendidikan.
Untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain, komisi pendidikan DPR mengajak segenap pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya peningkatan standar pendidikan. Salah satunya diawali dengan kalibrasi kemampuan tenaga pendidik agar setara dan semakin baik, serta peningkatan kualitas penilaian hasil belajar siswa.
"Standar yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita itu di bawah standar negara-negara yang tergolong baik di PISA (Programme for International Student Assessment). Maka suka tidak suka, kita harus meningkatkan standar kita," ujarnya.
Secara bertahap, pemerintah mendorong pembelajaran abad 21 yang salah satu cirinya adalah penalaran. Sejak beberapa tahun terakhir, guru-guru dilatih untuk mampu mengajar dan melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar dengan metode yang mendorong penalaran tingkat tinggi.
"Kita harus menyiapkan generasi muda kita agar sesuai dengan zamannya. agar mereka jauh lebih baik dari kita. Saya berharap para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di semua daerah selalu bersinergi. Ada tiga hal yang perlu menjadi fokus bersama, yakni kompetensi, karakter, dan literasi," katanya.
Menyinggung anggaran pendidikan di Tanah Air, SAH mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi. Anggaran pendidikan yang 20 persen itu seharusnya bukan hanya dari APBN saja. APBD wajib menganggarkan 20 persen. (wan)
