JAMBIUPDATE.CO - Terkait dengan beredarnya foto simbolis dukungan paslon tertentu oleh 4 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Pertanian langung di proses. ASN yang terkesan tidak netral karena menunjukkan foto dukungan terhadap salah satu Paslon Presiden dalam Pemilu 2019 tersebut secara cepat ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertanian.
Dari informasi yang beredar dan investigasi langsung di lapangan, oknum ASN tersebut menunjukkan Salam yang merupakan simbol dukungan salah satu paslon yang merupakan branding bentuk tindakan kampaye agar masyarakat ikut memilih pasangan tersebut. Tindakan ini ditengarai sudah melanggar netralitas. Karena ASN dituntut untuk Netral dan profesional serta tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekjen, Kementerian Pertanian, Abdul Halim menuturkan, aturan tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, beberapa surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN , Menteri PANRB, MenDAGRI BKN, dan Bawaslu RI. Dimana setiap ASN dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres.
Terkait kejadian itu, Halim menuturkan, yang 4 orang oknum ASN ditengarai tidak netral tersebut, sudah dicopot dari jabatannya atas sidang tim etika SDM Kementan.
Menteri Pertanian tidak kompromi terhadap ASN yang tidak profesional dalam menjalankan tugas, jangankan Jajaran ASN di Kementan, Mafia pangan yang mengganggu kepentingan petani saja langsung beliau sikat, karena Pak Menteri Amran Sangat Profesional, ujar Halim.
Sementara itu, salah satu oknum terduga ASN Kementan yang tidak netral tersebut menyampaikan, bahwa mereka tidak bermasud untuk berkampanye, tetapi hanya bermain main, karena mengikuti trend Salam salah satu Tim Sepakpola. Akan tetapi, mereka menerima keputusan pimpinan kementan tersebut, karena merasa ceroboh dan tidak berhati-hati sehingga kasus ini menjadi heboh dan viral. Mereka juga memohon maaf kepada masyarakat apabila dinilai bersalah.(*)
Sumber: www.fajar.co.id
