JAMBIUPDATE.CO,JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2018. Ini merupakan WTP ke tujuh secara berturut-turut. Namun menariknya ada beberapa temuan BPK ang jadi nilai merah Pemprov.
Hasil laporan ini disampaikan Kepala BPK RI perwakilan Jambi Heri Ridwan, di Gedung DPRD Provinsi Jambi (2/7). "Untuk tahun ini Provinsi Jambi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengacu pada pertimbangan netralitas termasuk interaksi rencana aksi," sampainya.
Namun disamping dinobatkan WTP ke-7 ini, juga menonjol temuan BPK atas kinerja keuangan pemprov Jambi tahun lalu. Seperti untuk Dinas pendidikan disoroti beberapa hal. "Yakni mekanisme pengawasan internal tunjangan guru yang masih lemah. Kemudian dana Bos yang tidak sesuai ketentuan, dokumen yang belum lengkap atas pembangunan. ruang kelas secara swakelola," ujarnya.
Selain itu Heri juga menyebutkan terdapat catatan pada Dinas PUPR. Seperti dalam bentuk belum selesainya Rp.6,09 Miliar atas pekerjaan jalan dan jembatan. "Untuk temuan ini kami harap pemprov menindaklanjuti 60 hari kedepan," tandasnya. (aba)
