JAMBIUPDATE.CO, JAMBI Masa-masa kelam parahnya kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah berakhir tiga tahun lalu.
Saat itu, 15.600 hektar (ha) hutan dan lahan terbakar selama 3 bulan, bandara lumpuh total, jarak pandang hanya 200 meter (M), penderita ISPA mencapai angka 80 ribu jiwa, sedangkan ISPU di level sangat berbahaya pada angka 730. Jambi seperti Negeri di Atas Awan. Itulah tragedi kelam kabut asap terparah di Provinsi Jambi 2015.
Tentu, menjadi harapan masyarakat Jambi sejarah pada 2015 tak kan pernah terjadi lagi di Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini.
Kekhawatiran kini muncul, pasalnya, di lapangan hingga saat ini, karhutla masih saja terjadi, meski pemadaman terus dilakukan secara massif oleh tim gabungan di lahan-laha gambut yang ada di Provinsi Jambi.
Terakhir, berdasarkan satelit NOAA dan juga Satelit Terra-Aqua ada 357,01 Hektar karhutla, jelas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah.
Angka ini masih di bawah tahun 2018 lalu pada angka 970,16 ha berdasarkan catatan Pemprov Jambi. Kata dia, ini berdasarkan pantauan terakhir pihaknya sebelum bertolak ke Jakarata untuk mengikuti rakornas Karhutla.
Berdasarkan atas angka ini, Bachyuni menyebut optimis kejadian 2015 tak bakal terulang kembali di Jambi.
Mudah-mudahan atas arahan yang kuat dari atas hingga bawah kita jauh dari seperti tahun 2015, karena sekarang lokasi yang terbakar hanya di Arang-arang Muaro Jambi yang lain sudah diboombing (via udara), sekarang tak pengaruhi jarak pandang juga ISPU masih baik, kita optimis, jelasnya.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Rudiansyah menyebut, agar Karhutla tak dijadikan masalah tahunan. Karena sudah jelas problem yang terjadi ada pada buruknya tata kelola Sumber Daya Alam (lahan). Ini berhubungan dengan pihak perusahaan yang menguasai lahan konsesi (berizin) juga harus ikut merestorasi lahan disekitar daerah konsesinya. Karena lahan yang sekitar konsesi itu juga tanggung jawab mereka, tak ada lasan yang tidak terbakar di lahan mereka, karena kalau seperti gambut itu hamparan bukannya spot-spot saja, sampainya kepada Jambi Ekspres (Induk Jambi Update).
Dari sektor pemerintah daerah, menurut Rudiansyah, juga harus melakukan pengelolaan lahan dalam artian melakukan intervensi pada penguasa lahan untuk ikut melakukan pemulihan lahan yang sudah digunakan. Kalau upaya penanganan, penataan dan penegakan hukum tak serius maka akan terjadi lagi seperti 2015, ujarnya.
Bahkan menurutnya isu yang dikembangkan masyarakat membakar hutan sebenarnya tak ada lagi. Kalau ada terjadi kebakaran bukan masyarakat tapi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan lahan, jelasnya.
Tetapi untuk menagani masalah ini menurutnya sudah mulai serius. Termasuk penanganan dari segi kerja tim terhadap karhutla di lapangan. Kita apresiasi kerja satgas dalam penanganan, mereka responsif, tapi tak bisa juga satgas sendirian kalau akar masalah pengelolaan dari korporasi bermasalah, jadi pemda harus berani merevisi izinnya, terangnya.
Karena menurutnya sejauh ini di lahan gambut belum terlihat upaya restorasi yang dilakukan oleh perusahaan. Harusnya Kementerian LHK yang harus mengumumkan perusahaan mana yang harus melakukan pemulihan, nanti jangan muncul gejolak karena komitmen Presiden RI upaya restorasi gambut telah diucapkan, katanya lagi.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Komisi II yang membidangi masalah kehutanan, Luhut Silaban berharap agar pejabat terkait jangan lengah dengan potensi semakin parahnya karhutla dan asap yang ada. Terlebih karena Jambi juga sudah ada Perdanya, jadi masyarakat ikut mengawasi. Kita optimisi kejadian empat tahun lalu tak akan terulang lagi apalagi dengan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat konsen dengan masalah karhutla ini, terangnya.
Selebihnya Luhut menyebut jika semua sudah bersinergi bisa menjauhkan kejadian 2015 silam.
Kita juga mengalami kesulitan tahun 2015, harus lewat Palembang untuk berangkat menggunakan pesawat karena bandra Jambi tutup tak bisa landing, kan kerugiannya cukup besar, terangnya.
Sedangkan nanti jika memang terjadi kejadian luar biasa asap karhutla seperti 2015 , dia menyebut bakal memanggil Pemprov untuk ditanyai secara langsung. Karena empat tahun sebelumnya kan tidak parah lagi , kan jadi tanda tanya tahun ini kalau parah, kita akan panggil dan saya rasa Presiden juga bakal menegur atas kejadian ini, tapi kita optimis lepas dari musibah ini, sepanjang pejabat tak lengah, tandasnya.
Dansatgas Karhutla Provinsi Jambi Kolonel Arh Elphis Rudy juga menyatakan keoptimisinnya kejadian 2015 tidak terulang kembali. Alasannya, status siaga darurat karhutla saja belum dideklarasikan secara formal, rencananya pada tanggal 8 Agustus mendatang baru akan ada apel siaga Karhutla bersama pihak terkait.
Saya akan berusaha sekuat tenaga, karena saya percaya tim gabungan yang telah dibentuk bisa diandalkan, terlebih saat ini masyarakat banyak yang sudah peduli akan dampak kebakaran hutan," Kata Kolonel Arh Elphis Rudy Selasa (6/8).
Dirinya menambahkan jika menekan angka kebakaran hutan dan lahan membutuhkan peran serta seluruh komponen untuk berperan aktif mencegah adanya titik api baru, seperti mengkampanyekan secara massif kepada masyarakat dan pihak terkait agar tidak membakar lahan.
Dorong pemprov dan pemda untuk turun dan berperan aktif gerakkan masyarakat, sosialisasi, pasang banner himbauan, kampanye door to door sampai ke pelosok desa dan negeri Jambi ini agar semua warga tahu membakar lahan itu dilarang dan dapat dihukum, katanya.
Tidak hanya itu, peran penegak hukum juga sangat dibutuhkan, agar bisa memberikan efek jera, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar.
Dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Riau, Jambi masih relatif rendah jumlah kebakaran hutan dan lahannya, saat ini di Riau sendiri ada 4.582,62 hektare yang hagus terbakar, sedangkan di Provinsi Jambi sendiri sedikitnya ada 264 hektar (ha) yang terbakar dari periode bulan Januari hingga 6 Agustus 2019.
Untuk kesiapan sendiri, sebutnya, sudah ada 1.512 personel yangv tergabung dalam Satgas Anti Karhutla yang terdiri dari 500 TNI, 205 Polri, 102 BPBD dan 705 masyarakat peduli lingkungan, dimana ribuan personel tersebut sudah disebar ke beberapa titik rawan kebakaran.
Tidak hanya itu, beberapa personel juga telah melakukan pendinginan terhadap lahan yang sudah terbakar dalam beberapa hari terakhir, karena memiliki kedalaman sejauh 3 meter. (aba/scn)
