“Mereka sebagian besar baru, dan dari berbagai latar belakang. Memang harus diberikan oreantasi dulu. Jangan hanya dipikirkan jalan-jalan. Dilantik untuk bekerja, bukan untuk bertamasya,” ungkapnya.
Selain itu kata Bahren, ilmu komunikasi untuk anggota dewan harus ditambah, supaya mengerti cara mengayomi masyarakat.
“Itu hal kecil, tapi penting. Jangan jadi dewan hanya datang duduk, diam, dapat duit. Tapi 5 tahun duduk di dewan tidak pernah berbicara dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut Bahren menyebutkan, gaji DPR harusnya berdasarkan kinerja. Kalau kinerja tidak bagus, maka gaji tidak perlu besar. Harusnya Badan Kehormatan di dewan harus mengawasi ketidakhadiran.
Karena itu juga merupakan pelanggaran.
“Misalnya sekali tidak rapat, gajinya ditunda 3 bulan. Karena tugas DPR itu ya rapat tersebut. Harus ada hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan mereka. Yang tidak berkontribusi dan tidak memberikan pendapat disanksi. Harusnya seperti itu, tegas” tuturnya.
Jika perlu kata Bahren, buatkan laporan berkala terkait absen wakil rakyat. Buat absen elektronik. “Anggota dewan harus bekerja,” ujarnya.
Kepada masyarakat sebut Bahren, juga harus mengawasi gerak-gerik anggota dewan dengan kemudahan komunikasi saat ini. “Supaya maksimal melakukan pembangun di Jambi, anggota dewan juga harus terbuka,” ujarnya.
Dewan juga harus menyampaikan programnya untuk 5 tahun mendatang. Sehingga setelah berjalan 1 atau 2 tahun, bisa di evaluasi. “Apakah benar janji itu dilakukan,” pungkasnya. (aba)
