JAMBIUPDATE.CO, KERINCI - Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Dinas Sosial Kerinci, Kamis (17/10/2019) mengelar sosialisasi Peralihan Bansos Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diruang pola kantor Bupati Kerinci Kerinci.
Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Bupati Kerinci, Adirozal, yang dihadiri Wakil Bupati Kerinci, Ami Taher, Sekda Kerinci, Gazdinul Gazam, Kepala Dinas Sosial, Juanda dan seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kerinci.
Bupati Kerinci, Adirozal dalam sambutannya menyampaikan bahwa layanan sosial BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-warong Kube PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank.
"Ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu," katanya.
Bupati Dua Periode ini menyebutkan pelaksanaan program BPNT memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan bansos Rastra yakni untuk memberikan bantuan pangan terhadap masyarakat, hanya dalam implementasinya penerimaan bantuan mengunakan kartu untuk kemudian ditukarkan dengan bantuan pangan. Kartu ini diterapkan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian bantuan pangan.
"Saya mengharapkan dengan adanya sosialisasi ini para peserta dapat meneruskan kembali segala informasi mengenai BPNT yang didapatkan kepada masyarakat," ungkapnya.
Mantan Wakil Walikota Padang Panjang ini menjelaskan pada saat ini jumlah E-warong di Kabupaten Kerinci berjumlah 55 buah agen BRI Link atau Rumah Pangan Kita (RPK) dengan jumlah dana yang masuk perbulan melalui kartu keluarga sejahtera adalah Rp 110.000.
"Dana ini tidak bisa dicairkan secara tunai, tapi harus dibelanjakan di E-warong yang telah di tunjuk yang berupa beras dan telor," terangnya.
Menurut Adirozal, di Kerinci jumlah keluarga penerima manfaat dari BPNT sebanyak 17.744 keluarga, namun sudah disalurkan kepada KPM yang memiliki kartu PKH sebanyak 10.449 dan 73 gagal cleasing. "KPM BPNT murni yang akan dibagikan kartunya sebanyak 7.222. Sedangkan KPM yang berhasil dibuat buku rekening kolektif sebanyak 6.158 dan yang gagal 1.064," cetusnya.
Dia meminta kepada Dinas Sosial untuk memperbaiki data terhadap keluarga penerima manfaat yang tidak bisa membuka rekening kolektif. "Jika kita biarkan berlarut - larut, maka dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, oleh sebab itu tolong pelajari betul kenapa buku kolektif tidak bisa diterbitkan," jelasnya.
Lebih jauh, orang nomor satu di Kerinci ini mengatakan biasanya buku tidak bisa diterbitkan lantaran sistem Bank tidak membaca. Penyebabnya beragam ada yang Nik ganda, nama hanya tiga huruf atau nama ada tanda apostrof dan koma di atas. "Saya minta lakukan perbaikan data secepatnya, verifikasi dan validasi data KPM di sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG), lalu perbaikan data itu diinput ke pusat data milik kemensos," pungkasnya.(adi)
