Untuk dampak positif pemangkasan ini bagi daerah disebutkannya dapat menambah logika berfikir pejabat fungsional baru nantinya. Karena selama ini di Provinsi seperti pemikiran dan penilitian fungsional tidak dipakai karena sulitnya karya itu sampai ke eselon II, sebab harus melewati eselon III dan IV.
“Nanti jika eselon sedikit tentu bisa terdeteksi karyanya oleh eselon II,” katanya.
Ditanya apakah dengan pemangkasan eselon III dan IV akan berpengaruh pada roda pemerintahan terkait instruksi dikalangan staf PNS, Sukamto menyebut tentu nanti diatur lebih jauh lagi mekanisme dan tupoksi kerja fungsionalnya.
Kemudian untuk potensi masalah dengan belum banyaknya PNS yang tersertifikasi untuk jabatan fungsional di Jambi, Sukamto semakin berkeyakinan pemangkasan eselon ini takkan dilakukan dalam waktu dekat secara menyeluruh. “Untuk itulah harus bertahap untuk dapatkan sertifikasi jabatan fungsional, eselon II dan IV dididik agar jadi funsional sesuai keahliannya nanti, karena sebenarnya juga malah lebih besar tunjangan fungsional ketimbang struktural,” katanya.
Bahkan kata dia untuk karier sendiri fungsional juga bisa bersaing nantinya untuk memimpin satu Dinas. Dengan syarat belum pernah memegang jabatan eselon III di satu Dinas. “Kalau aturannya pejabat fungsional yang sudah dua tahun menjabat bisa juga ikut lelang jabatan eselon II, namun berbeda untuk yang pernah mencicipi eselon III harus berpindah dulu ke dinas lain dengan jabatan sama untuk jadi eselon II,” ujarnya.
Sedangkan khusus sektor investasi yang menekankan kemudahan izin untuk tak banyak perizinan dari pejabat satu ke pejabat lain diyakini juga akan berpengaruh banyak dengan pemangkasan eselonering ini. Untuk hal ini Sukamto meyakini akan dipermudah dengan banyaknya jabatan fungsional nantinya.
“Nantinya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa saja saja merekomendasikan izin AMDAL yang langsung diserahkan ke Eselon II di daerah untuk dituindaklanjuti oleh para pejabat fungsionalnya, kan akan cepat,” ujarnya.(aba)
