JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menggodok kebijakan terkait besaran gaji guru honorer yang layak.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga mengatakan, pemerintah saat ini sedang memberikan perhatian agar guru honorer mendapatkan gaji yang layak.
"Saat ini kami sedang menggodok kebijakan, bagaimana guru honorer bisa mendapat upah yang layak," ujar Ade, Senin (18/11)
Ade berjanji, kesejahteraan guru honorer akan terus menjadi perhatian pemerintah. Sebab menurutnya, gaji guru tidak bisa disamakan dengan pegawai negeri sipil atau aparat pemerintah lainnya yang sudah sangat layak.
"Pemerintah akan terus memberikan perhatian kepada guru honorer, karena peran mereka bersentuhan langsung dengan nasib bangsa ini," ujarnya.
Selain membahas kebijakan gaji para honorer, pemerintah juga sedang menggodok kebijakan dalam meningkatkan kualitas dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA/SMK.
"Kami sangat menekankan kualitas guru dan pendidikan dasar hingga tingkat atas. Kebijakan apa yang sudah bagus akan tetap dijalankan," katanya.
Ade menyebutkan, setiap tahun ada 50.000-70.000 guru yang pensiun, sedangkan penerimaan tenaga guru kuotanya sangat terbatas, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan anggaran untuk pendidikan, meski dengan keterbatasan, namun porsi pembangunannya harus ditingkatkan.
"Kemendikbud berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran untuk pendidikan, meski dengan keterbatasan," ujarnya.
Kendati demikian, kata Ade, pemerintah pusat sudah menyalurkan dana pendidikan melalui DAK dan DAU untuk para guru. Untuk operasional yang dilakukan daerah ada dana BOS dan untuk unit belajar ada dana DAK, sedangkan rehabilitasi sekolah sudah dikelola Kementrian Pekerjaan Umum RI.
"Kami mengimbau agar pemda sama-sama meningkatkan anggaran daerah untuk pendidikan, karena pendidikan adalah investasi yang harus diperhatikan," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku, gaji guru honorer masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan.
"Sekarang ini ada 800.000 guru honorer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Banyak masalah harus kita tangani bersama antara daerah dan pusat," katanya.
Muhadjir mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan agar gaji guru honorer tidak hanya diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sebab, dana yang diambil dari BOS itu dinilai tidak cukup.
Kementerian PMK saat ini tengah berbicara dengan Kementerian Keuangan, supaya gaji guru honorer bisa diambil dari alokasi dana pendidikan.
"Kami sedang bicara dengan Kemenkeu yang memungkinkan guru honorer digaji dari dana alokasi yang diperkirakan untuk pendidikan. Jadi tidak hanya diambilkan dari BOS yang sangat sedikit dan nggak memadai bagi guru honorer," pungkasnya. (der/fin)
Sumber: www.fin.co.id
