iklan Ilustrasi.
Ilustrasi. (Net)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Animo masyarakat terhadap properti lumayan tinggi hal ini dapat dilihat dari ramainya jumlah pengunjung pameran properti yang dilakukan di Jakarta Convention Center (JCC) yang bisa mencapai empat kali per tahun. Ini pun sejalan dengan akses yang lebih dipermudah untuk mendapatkan perumahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ya, salah satunya program itu, dikemas dalam Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Pada 2019 Kementerian PUPR sedang memproses tambahan anggaran BP2BT untuk dapat membangun 7.500 unit rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo mengatakan dalam mendorong percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan tersebut, Kementerian PUPR memberikan pelonggaran pada persyaratan Program BP2BT dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

“Beberapa poin pada peraturan tersebut dilakukan perubahan ketentuan, misalnya pertama persyaratan uang muka yang semula minimal 5% menjadi 1%. Kedua persyaratan lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal 6 bulan menjadi 3 bulan,” kata Wempi di sela-sela Indonesia Properti Expo (Ipex) ke-3 2019 di JCC, kemarin (19/11).

Kelonggaran persyaratan ketiga adalah perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari. Terakhir, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1013/KPTS/M/2019 tentang batasan lebar kaveling rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan lebar kaveling rumah tapak umum yang diperoleh melalui Program BP2BT.

Aturan tersebut menetapkan relaksasi ketentuan lebar kaveling dari semula minimal 6 meter menjadi paling rendah 5 meter untuk site plan yang telah disetujui Pemerintah Daerah paling lambat 1 Oktober 2019. “Oleh karena itu, saya berharap kerja sama mitra pengembang dan bank pelaksana agar dapat mengimplementasikan perubahan secara cepat dan tepat pada waktu yang tersisa tahun 2019 ini,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Wamen Wempi mengapresiasi acara pameran Indonesia Properti yang diinisiasi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) tersebut. Wamen Wempi berharap agar acara tersebut dapat menjadi wadah dalam mendukung penyerapan subsidi perumahan sehingga anggaran dapat terserap secara optimal dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kementerian PUPR juga mendorong pengembang dan perbankan serta stakeholder lainnya untuk mengutamakan kualitas rumah subsidi sehingga pemilik merasa aman dan nyaman dalam membeli rumah subsidi.

Dalam hal ini, Kementerian PUPR melakukan pemantauan kualitas rumah subsidi sesuai dengan standar yang ditetapkan serta pendataan pengembang rumah subsidi melalui Sistem Registrasi Pengembang (Sireng). Sementara hingga 30 Oktober 2019, terdapat 19 Asosiasi Pengembang Perumahan serta 13.384 Pengembang Perumahan yang telah terdaftar dalam Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang.

“Sistem informasi ini merupakan cikal bakal penerapan Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018, dimana seluruh pengembang harus terakreditasi dan teregistrasi dan seluruh asosiasi pengembang harus tersertifikasi dan teregistrasi,” kata Wempi.

Vice President PT Adhouse Clarion Events Gad Permata, menjelaskan selama tiga hari Indonesia Properti Expo (Ipex) ke-3 2019 di JCC, cukup menggembirakan. Target optimistis tercapai (kenaikan 10-15%). “Kunjungan Sabtu mencapai 27ribuan dan Minggu 29ribuan dengan total target kunjungan 250ribu selama pameran. Adapun target transaksi selama pameran Rp3 triliun,” kata Gad kepada wartawan pada pelaksanaan Ipex.

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Semua pihak menunggu Pilpres dan pembentukan kabinet baru dan kebijakan terkait properti yang akan diluncurkan. “Pihak terkait di bidang properti butuh stimulus bidang properti dari pemerintah, antara lain terkait regulasi kepemilikan properti,” kata Gad.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jenis rumah yang diburu adalah jenis rumah subsidi 60%. Sisanya non subsidi seperti condotel dan apartemen. “Rumah subsidi dimulai Rp140juta di bawah Rp300jutaan dengan luasan 60/72,” kata Gad. Ia menambahkan bahwa Ipex 2019 diikuti 120 peserta dengan 650 proyek properti.

Gad mengatakan Ipex ke-3 tahun ini lebih banyak acara yang dikhususkan bagi kaum milenial seperti workshop bersama beauty vlogger Tasya Farasya dan workshop khusus pengelolaan keuangan untuk milenial. Ipex kali ini kata Gad membidik milenial usia produktif bekerja atau yang memikirkan untuk menikah. Menurut Gad porsi pasar milenial mencapai 30-40%.

“Sudah ada pergerakan dari milenial untuk punya rumah. Ajakan untuk mulai punya rumah digencarkan misalnya perbankan ada yang sediakan fasilitas pinjaman untuk kaum milenial,” tuturnya.

Pengembang menyediakan apartemen yang bersahabat dengan milenial seperti free wifi, digital savvy, bebas narkoba. Kemudahan dukungan milenial dengan down payment (DP) ringan mulai 1% dengan tenor sampai 20 tahun. “Cicilan kurang lebih Rp1 juta per bulan di harga Rp200 jutaan,” ujarnya.

Menurut Gad para milenial mencari rumah di kisaran Rp500 jutaan atau di bawah Rp1 miliar. Adapun lokasi kata Gad yang memungkinkan di perbatasan kota (Jabodetabek). Gad menabahkan bahwa saat ini perlu ada regulasi baru yang mempermudah kredit properti dan perizinan. ”DP belum jelas berapa persen, waktu itu ada target juga dari pemerintah bahwa DP harus diatas 20 persen, kemrin ada kemudahan agar bisa dicicil,” kata Gad.

Terkait suku bunga, BTN kata Gad mendorong pemerintah agar kebutuhan rumah masyarakat terpenuhi. ”Developer berharap kemudahan, suku bunga ditekan sehingga daya beli bisa dinaikkan. Sisi kebijakan lain para developer sendiri berharap ada kemudahan seperti kebijakan satu atap juga perlu, para konsumen juga menunggu,” terangnya.

Gad menambahkan penyelenggaraan pameran properti ke-37 ini diprediksi banyak pihak sebagai pendukung kebangkitan pasar properti menjelang 2020 di pemerintahan yang baru. ”Diharapkan Indonesia Properti Expo kali ini bisa jadi pemantik naiknya pasar properti ke depannya,” ujar Gad.

Senada dengan Gad, Arvin F. Iskandar selaku Sekretaris Jendral dari DPD REI Jakarta, mengungkapkan manfaat pameran properti merupakan wadah paling efektif yang dapat mengembangkan industri real estate di Indonesia. ”Pameran ini akan menjadi energi tambahan bagi industri ini dan diprediksi dapat menjadi pilihan baru bagi para target industri dan pengembang. Termasuk pengedukasian tentang industri properti dan gaya hidup,” tegas Arvin.

Bersamaan dengan dukungan dari PT. Bank Tabungan Negara, Tbk sebagai Official Bank Partner pada pameran kali ini, BTN menyiapkan beragam promo selama rangkaian Indonesia Properti Expo berlangsung. Mulai dari bebas biaya provinsi administrasi dan appraisal, bunga rendah hingga 6,43 persen dan diskon asuransi jiwa hingga 20%. Selain itu, para pengunjung juga akan dimanjakan dengan kesempatan memenangkan hadiah paket travel ke Shanghai untuk dua orang pemenang beruntung yang disponsori oleh InCon Travel.

(dim/fin/ful)


Sumber: www.fin.co.id

Berita Terkait



add images