Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radhi, menilai penyaluran subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg selama ini salah sasaran, karena menggunakan distribusi terbuka. “Karena selama ini siapa pun bisa beli LPG subsidi,” ujar dia.
Nah agar distribusi Elpiji tidak bocor, maka harus menggunakan distribusi tertutup, misalkan masyarakat yang berkak menggunakna LPG subsidi dengan menggunakan kartu. “Sedangkan konsumen yang mampu, membeli elpiji 3 kg dengan harga keekonomian,” kata Fahmi.
Dalam penyaluran Elpiji sebelumnya sempat mendapat sorotan kalangan DPR pada periode 2014-2019. Ketika itu, anggota dewan yang tergabung dalam Panitia Kerja Badan Anggaran DPR itu mengusulkan penyaluran Elpiji harus sesuai dengan nama dan alamat penerima bantuan.
Ada tiga catatn penting dalam hasil rapat itu, yakni pertama, meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan subsidi BBM untuk transportasi air, baik transportasi laut dan sungai karena memiliki fungsi infrastruktur dan alat transportasi.
Kedua, meminta pemerintah tetap memberikan subsidi Elpiji 3 kg, dan tidak dikurangi jumlahnya. Kemudian ketiga, mendorong pemerintah untuk membangun sistem perpipaan gas ke rumah tangga, sehingga masyarakat bisa merasakan murahnya harga gas, dan mengurangi impor gas Elpiji.(din/fin)
Sumber: www.fin.co.id
