Sosialisasi akan dibagi dalam tiga periode pelaksanaan, yakni pada 18, 20, dan 25 Februari. Masing-masing periode sosialisasi akan dilaksanakan oleh 11 Provinsi secara serentak pada hari yang sama. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 33 provinsi, kecuali DKI Jakarta (karena DKI Jakarta tidak terdapat Desa, namun Kelurahan).
Untuk agenda 18 Februari, periode perdana sosialisasi, Mendagri direncanakan akan hadir di Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk sosialisasi dan pencanangan terkait perubahan mekanisme penyaluran dana desa tersebut. Selain di Semarang, 10 Provinsi lain juga menyelenggarakan acara serupa dengan kehadiran dari Tim Kemendagri dan lembaga terkait.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) dapat menekan kebocoran dana yang dilakukan oknum tertentu.”Ini tolong menjadi perhatian khusus. Dengan sistem ini kita bisa mengurangi potensi dan kebocoran. Sistem digitalisasi elektronifikasi ini semua bisa ditrace karena semua menggunakan wire by banking system,” katanya saat bertandang di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/2).
Dengan menerapkan ETP itu, pemerintah pusat dan daerah juga ikut memberantas praktik korupsi dari dana transfer ke daerah, bantuan sosial termasuk penerimaan daerah. Sistem ETP itu, lanjut Mantan Kepala Polri itu, juga harus diikuti dengan kekuatan jaringan komunikasi nirkabel atau internet mengingat wilayah geografi Indonesia yang berbeda-beda.
”Ya, negara kita luas sehingga di beberapa daerah masalah sinyal internet, banyak daerah internetnya lemah, sedangkan yang lain cepat. Dengan gunakan sistem perbankan semoga membantu masalah internet di daerah,” timpalnya.
