Meski demikian, Moeldoko mengaku belum mengetahui pasti jumlah tempat kursus atau Balai Latihan Kerja (BLK) karena masih disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan dan PMO.
“Nanti dari Kemnaker akan siapkan BLK, dari sisi PMO juga akan siapkan BLK atau kursus yang bersifat bisa dari luar negeri, penyelenggaranya bisa dari dalam negeri, yang betul-betul yang sudah terpilih terverifiksi,” imbuhnya.
Sementara ekonom senior Chatib Basri berharap program Kartu Pra-Kerja dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dari pengaruh perlambatan ekonomi global akibat wabah virus corona.
“Bisa dikasih program cash for training, kartu pra kerja, misalnya dipakai untuk bantu itu,” katanya.
Menurutnya, Kartu Pra-Kerja dapat menjadi salah satu langkah memperkuat ekonomi domestik mengantisipasi dampak dari luar negeri.
Dengan adanya pelatihan dalam program tersebut maka diharapkan pencari kerja terserap dunia usaha. Dampaknya daya beli masyarakat meningkat.
“Sebetulnya ini bagian yang didorong melalui daya beli bentuknya bisa padat kerja, kasih uang tunai atau training. Singapura melakukan itu waktu krisis finansial global,” katanya.
Dia mengatakan bila ketahanan ekonomi domestik bisa dijaga, maka pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap stabil.
Pemerintah menargetkan dua juta peserta Kartu Pra Kerja dengan manfaat memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-Rp7 juta dari total anggaran Rp10 triliun pada 2020.
Pemerintah mencatat jumlah pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai tujuh juta orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja per tahun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan mencapai 2,8 juta orang. Angkatan kerja tersebut sebagian besar berusia 18-24 tahun.(gw/fin)
Sumber: www.fin.co.id
