JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Penentuan arah dukungan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi tahun 2020 ini, makin mendekati tahap akhir. Isu-isu adanya mahar politik dari kandidat ke partai, juga kian marak terdengar.
Namun, tentu saja, mahar politik ini seperti ada, tapi tak dapat dibuktikan. Sejumlah Partai Politik (Parpol), juga menolak mengatakan bahwa ada mahar politik di partai mereka.
Seperti halnya DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengklaim bahwa partai mereka bebas dari mahar politik. Tidak ada pungutan dibebankan kepada kandidat yang mendaftar.
Evi Suherman, Ketua DPW PPP mengatakan, pada saat pendaftaran kandidat, pihaknya tidak memungut uang pendaftaran. Sementara untuk pelaksanaan survey, tidak dilakukan oleh DPW. Pelaksanaan survey diserahkan kepada DPP PPP.
Dia mengatakan, kemungkinan memang ada biaya yang dikeluarkan oleh kandidat yang akan diusung untuk pelaksanaan survey tersebut.
“Itu untuk yang akan diusung, kemungkinan akan ada biaya yang dikenakan kepada kandidat,” katanya.
Tidak hanya untuk satu kandidat saja, namun untuk semua kandidat yang diusung, yakni untuk kandidat Pilgub, Pilbup, dan Pilwako.
“Jadi sistemnya biaya surveynya keroyokan, patungan. Seperti di Batanghari, sudah dikeluarkan surat tugas kepada M Fadhil Arif, jadi dia akan mengeluarkan biaya untuk survey, bersama kandidat-kandidat yang diusung PPP lainnya,” kata Evi.
Ditanyakan apakah pungutan biaya untuk survey itu bisa dikatakan mahar politik, Evi menolaknya. Dia mencontohkan, bisa dikatakan mahar politik ketika ada jual beli kursi di parlemen. “Misalnya harga satu kursi sekian, itu tidak ada terjadi di PPP,” katanya. (wan)
