JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyisir anggaran APBD 2020 untuk pengutamaan anggaran (refocusing) penanganan virus corona (covid-19).
Dewan meminta Pemprov menyiapkan anggaran Rp200 Miliar (M). Rapat ini diselenggarakan mengikuti instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 dan Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang refocusing anggaran penanganan covid19.
Hal ini disampaikan Dewan melalui anggota Badan Anggaran saat menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) (7/4) di ruang paripurna DPRD.
Ketua DPRD Edi Purwanto yang memimpin rapat ini mengatakan keputusan rapat ini meminta Pemprov untuk merumuskan anggaran Rp200 Miliar ini.
”Ini untuk persoalan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring sosial, kita sudah minta Pemprov merumuskannnya kita beri waktu hingga Kamis 9 April mendatang, atau hari terakhir yang diminta Mendagri, jika tidak dilakukan akan ada rasionaliasi anggaran dari pusat,” jelas Edi.
Menurut Edi, sumber anggaran itu bisa diambil dari pemotongan perjalanan dinas OPD dan DPRD Provinsi Rp162 Miliar.
Kemudian dari Dinas PUPR bisa juga dipotong dari proyek yang belum tender yang akan dihentikan prosesnya dulu. “Karena ada problem kalau ditender juga yang mengerjakan siapa, karena kalau covid ini lama tak mungkin ada pekerja yang mau karena takut,” jelasnya.
Sementara itu dari Pemprov, yang dihadiri oleh Pj Sekda Sudirman menyebut dewan saat rapat menghendaki ada grand desain, perencanaan dampak ekonomi, jaring sosial dan sarana kesehatan. Dan dari Pemprov sendiri sebenarnya sudah memperkirakan ada anggaran Rp100 M yang bisa digunakan untuk Covid19 ini.
“Kita sudah floting anggaran Rp100 miliar berasal dari pemotongan perjalanan dinas 25 persen, kemudian pemotongan dana pokir yang tak lengkap, artinya tinggal kita cari Rp100 miliar lagi yang dikehendaki hingga 9 April ini,” jelasnya.
Untuk anggaran yang kurang ini kata Sudirman bisa disisir berasal dari pekerjaan Dinas PUPR yang belum tender. “Juga ada saran penggunaan dana PON dan hibah yang tak lengkap persayaratannya,” ujarnya. (aba)
