JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu akibat terdampak virus corona atau Covid-19, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (7/4). “Untuk penerima BLT adalah di luar (penerima) PKH dan bansos BPNT atau Kartu Sembako,” kata Sri Mulyani.
Lebih jauh dia mengatakan, BLT diberikan kepada 2,5 juta warga atau 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta. Bantuan yang diberikan selama tiga bulan itu berupa paket sembako senilai Rp600 ribu per bulan.
Selain warga DKI Jakarta, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada 1,6 juta warga atau 576 ribu kepala keluarga di wilayah Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, sampai saat ini perihal durasi BLT masih dalam pembahasan apakah dalam jangka waktu dua bulan atau tiga bulan. Pun, dengan jutaan data penerima masih diverifikasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos). “Yang diusulkan dapat BLT Rp600 ribu. Mengenai jangka waktu pemberian lagi dipikir mau dua atau tiga bulan. Masih dihitung,” jelas dia.
Kesempatan yang sama, Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan, bahwa pemberian BLT akan dilakukan pada bulan ini. Terkait data penerima berdasarkan verifikasi dari Kemensos dan pemerintah daerah setempat. “Data penerima BLT sudah kami pegang. Bantuan ini berupa paket sembako senilai Rp600 ribu per keluarga, selama tiga bulan. BLT akan dimulai pada bulan ini,” tutur dia.
Terpisah ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna mengapresiasi langkah pemerintah memberikan bantuan BLT berupa semabako terhadap masyarakat miskin yang terkena imbas wabah corona.
Hanya saja, kata dia, bantuan sebesar Rp600 ribu masih terlalu rendah. Seharusnya, bantuan tersebut 50 persen dari Upah Minimum Regional (UMR). Seperti diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar Rp4,276.349.906. “Ini bagus (BLT). Namun nominalnya masih terlalu rendah, setidaknys BLT itu 50 persen dari UMR,” ujar Ariyo kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (7/4).
Selain itu, ia mengingatkan pemberian bantuan harus segera dilakukan. Sebab saat ini masyarakat miskin sudah sangat mendesak membutuhkan bantuan dari pemerintah. Karena itu, pemerintah jangan mempersulit bantuan tersebut dengan banyaknya birokrasi. “Selain itu, aspek birokrasi harus dipangkas dalam implementasi BLT,” ucap dia.
Senada dengan INDEF, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan terhadap rakyat miskin yang mengalami kesulitan dalam kondisi yang sulit ini. “Good. Bantuan pemerintah memang dibutuhkan,” pungkas dia.(din/fin)
Sumber: www.fin.co.id
