“Bayangkan, berapa juta jiwa total anggota keluarga di balik pekerja PHK dan dirumahkan yang nasibnya harus dipikirkan. Ironis, pada saat momentum hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kita justru melihat nasib para pekerja dilanda situasi penuh keprihatinan,” ungkap anggota Komisi IX ini.
Netty menegaskan agar BPJS Ketenagakerjaan segera membayar klaim jaminan sosial pekerja. “Bahkan seharusnya pemerintah dapat memberikan insentif atau bantuan pada pekerja yang dapat menjamin mereka bisa survive dalam kondisi saat ini,” imbuhnya.
Legislator asal Jawa Barat ini juga meminta pemerintah agar memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja sebagai tenaga kesehatan. Baik ASN maupun non ASN apabila tergolong ODP, PDP bahkan terkonfirmasi positif COVID-19. “Apa jaminan perlindungan yang dapat diberikan pemerintah. Apakah dapat dianggap sebagai bentuk kecelakaan kerja sehingga dapat ditunaikan hak mereka. Saya rasa tidak begitu,” urainya.(khf/fin/rh)
Sumber: www.fin.co.id
