iklan 
Petugas Dines Kesehatan Provinsi Banten menggelar Rapid Test Covid-19 di halama pasar PD. Anyar Tangerang, Banten. (21/4). Dalam melaksanakan skrining, Dinkes Provinsi Banten menempatkan sepuluh (10) orang petugas kesehatan yang berasal dari lima (5) orang petugas dinkes provinsi dan lima (5) orang petugas dari dinkes kab/kota yang terdiri dari dokter, perawat, dan analis kesehatan pada setiap lokasi. Skrining Covid-19 dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Petugas Dines Kesehatan Provinsi Banten menggelar Rapid Test Covid-19 di halama pasar PD. Anyar Tangerang, Banten. (21/4). Dalam melaksanakan skrining, Dinkes Provinsi Banten menempatkan sepuluh (10) orang petugas kesehatan yang berasal dari lima (5) orang petugas dinkes provinsi dan lima (5) orang petugas dari dinkes kab/kota yang terdiri dari dokter, perawat, dan analis kesehatan pada setiap lokasi. Skrining Covid-19 dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. ( FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK)

Hasil survei ini sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diterapkan pemerintah. Berdasarkan hasil survei tersebut, menunjukkan adanya harapan masyarakat akan totalitas kebijakan meredam penyebaran virus.

Survei tersebut dilakukan terhadap 4.823 responden dengan 78,8 persen diantaranya tinggal di Pulau Jawa. Panel Sosial untuk Kebencanaan ini terdiri atas peneliti kebencanaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), UI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, U-INSPIRE, serta Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia.

Dicky yang juga Wasekjen Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) mengatakan dukungan publik yang tinggi terkait karantina wilayah dapat menjadi salah satu pilihan progresif untuk mengatasi COVID-19. “Saatnya sekarang, pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19,” ucapnya.

Terkait seputar efektivitas anjuran pemerintah, sebanyak 47,3 persen responden menyatakan diam di rumah paling efektif dibandingkan anjuran jaga jarak dan perlindungan diri. Meskipun anjuran untuk diam di rumah dianggap paling efektif, desakan ekonomi yang tinggi dapat juga mendorong masyarakat untuk keluar rumah.

Sesuai dengan hasil survei tersebut, sebanyak 39,1 persen responden meyakini kebijakan yang tegas dari pemerintah dianggap bisa menekan laju penyebaran COVID-19. Sebanyak 44,8 persen responden menyatakan cakupan karantina wilayah ada pada tingkat kota atau kabupaten. Sedangkan 29,8 persen menyatakan cakupan karantina wilayah ada di tingkat provinsi.

“Harapan terbesar responden kepada pemerintah adalah melalui pemberian bantuan logistik dan finansial. Baik oleh pemerintah pusat (28,7 persen) maupun pemerintah daerah (28,1 persen) saat diberlakukan karantina wilayah,” tukasnya.

Terpisah, Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi Abdul Haris mengatakan UI akan terus mendukung pemerintah dalam penerapan intervensi sosial memerangi COVID-19. “Kami juga berharap hasil survei seperti yang dilakukan Tim Panel Studi Sosial COVID-19 turut berperan untuk mendukung pemerintah dalam memberikan gambaran untuk pengambilan kebijakan terkait COVID-19 yang tepat dan cepat,” katanya.

Survei yang dilakukan oleh Tim Panel Sosial Kebencanaan ini dilakukan secara daring pada tanggal 29-31 Maret 2020. Sebanyak 97,1 persen responden mengetahui istilah karantina wilayah. Sebanyak 69,3 persen mengaku cukup memahami istilah tersebut, dengan 35.1 persen responden mengetahui dari sosial media. Sedangkan 34,4 persen mengetahui dari media berita online.Studi yang telah dilakukan meliputi tiga aspek. Yakni keterbukaan informasi COVID-19, mobilitas dan transportasi, serta perspektif masyarakat terhadap karantina wilayah. (rh/fin)


Sumber: www.fin.co.id

Berita Terkait



add images