Presiden Jokowi lantik KSAL dan KSAU di Istana Negara, Rabu (20/5/2020).
Presiden Jokowi lantik KSAL dan KSAU di Istana Negara, Rabu (20/5/2020). ( Biro Setpres)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Presiden Jokowi resmi melantik Laksamana Yudo Margono sebagai KSAL dan Marsekal Fadjar Prasetyo sebagai KSAU.

Keduanya pantas menjadi KSAU dan KSAL karena terbukti memiliki prestasi gemilang selama menjadi prajurit.

Namun, yang cukup menarik dari pelantikan keduanya adalah posisi Laksamana Madya Yudo Margono yang baru dilantik sebagai KSAL.

Yudo Margono, dinilai sebagai sosok yang tepat untuk meneruskan tongkat estafet Marsekal Hadi Tjahjanto.

Demikian analisa anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha.

“Jika Panglima TNI konsisten dijabat secara bergiliran, maka peluang untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto nantinya adalah KSAL Laksamana Yudo Margono,” kata Syaifullah, Kamis (20/5/2020).

Meskipun demikian, ada salah satu Jenderal TNI yang juga mempunyai peluang kuat menggantikan Panglima TNI.

Yakni Jendral Andhika Perkasa yang sekarang menjabat sebagai KSAD.

“Dia lebih berpeluang besar sebab Andhika merupakan jenderal senior dan lebih berpengalaman dibandingkan dengan KSAU dan KSAL,” ungkapnya.

Sementara itu kata Syaifullah tugas KSAU harus banyak berkutat dengan penambahan pesawat tempur yang kian hari semakin berkembang.

“Kita yang sudah usang yang memerlukan pemeliharaan dan penambahan pesawat tempur yang kian hari semakin berkembang pesat, terutama pesawat tempur produksi Amerika dan Rusia,” tuturnya.


Hal senada juga disampaikan guru besar Unpad Prof Muradi yang juga pengamat militer.

Ia menyatakan, penunjukan Panglima TNI 2021 dinilai akan membuat stabilitas politik di Indonesia terjaga.

Jika sesuai urutan dalam UU TNI yang bergiliran, maka jabatan Panglima TNI tahun 2023 nanti berasal dari AD.

“Itu sangat menguatkan stabilitas politik menjelang 2024, karena peralihan pemerintahan 2024 nanti butuh konsolidasi kuat dalam segala aspek pemerintahan termasuk TNI,” jelasnya kepada PojokSatu.id.

Muradi melihat, jika AD ditunjuk menjadi panglima TNI di tahun 2021, maka akan sulit untuk menyolidkan dalam situasi tahun politik 2024 mendatang.

“Kalau Presiden menunjuk Jenderal dari AD di tahun 2021 jadi Panglima TNI, maka akan merepotkan. Apalagi nanti 2023 sesuai UU TNI itu giliran Jenderal AD menjadi Panglima TNI,” paparnya.

Konsolidasi politik tahun 2024 harus berjalan baik, karena Presiden mengakhiri jabatan.

“Presiden tidak punya kepentingan politik di 2024, hanya saja peralihan kekuasaan nanti harus sesuai UU dan kondusifitasnya harus terjaga,” terangnya.

(fir/arf/pojoksatu)


Sumber: www.pojoksatu.id

Komentar

Rekomendasi




add images