Ilustrasi.
Ilustrasi. (Net)

JAMBIUPDATE.CO, BATANGHARI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari terus berupaya menyempurnakan data penerima Bantuan Batanghari Tunai (BBT) supaya tepat sasaran, tidak tumpang tindih dan berkeadilan.

Meski masih menghadapi beberapa kendala data dilapangan, namun bantuan Pemkab Batanghari yang sudah siap untuk meringankan dampak sosial dan ekonomi yang timbulkan akibat pandemi Covid-19 telah mulai disalurkan.

Kepala Dinsos Batanghari Fauzan Azhari, menyebutkan bahwa pihaknya telah mendata sebanyak 32.000 Kepala Keluarga (KK), baik dari Terpadu Kesejahteraan Sosial (TKS) dan Non TKS hasil musyawarah Desa/Kelurahan.

"Mako Pak Bupati waktu itu menetapkan Kito (Pemkab) anggaran kiro-kiro untuk 32-50 ribu KK. Dan waktu itu ditemukan angko sebesar Rp 150 satu bulan," kata Fauzan.

Namun dalam perjalanan Dinsos Batanghari melakukan pendataan untuk BBT turun lagi bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dinsos pun kemudian menyerahkan data TKS dan Non TKS sebagai penerima.

"Jadi waktu awalnya bantuan sosial tunai itu dikasih la 8.558 itu data dari kemensos yang dak ado di dalam TKS, itulah Kito lakukan validasi. Karno waktu itu diok (Kemensos) minta cepat kawan-kawan langsung kirim data," ungkapnya.

Dalam perjalanan pihaknya melakukan validasi data, pihak dikejutkan dengan banyaknya temuan data yang tidak valid. Misalnya, banyak orang yang sudah mampu sebagai penerima dan orang yang sudah meninggal ikut terdata.

"Makonyo langsung kito Koordinasikan dengan Kementrian Sosial dan Pusdatin akhirnya dilakukan la validasi. Di kasih waktu lagi kito untuk melaksanakan roll back dengan dasar surat Kepala Dinsos Batanghari," terangnya.

Disini akhirnya Dinsos, menghapus yang tidak layak dan menambah lagi penerima sesuai dengan kuota yang telah disediakan. Validasi terpaksa dilakukan lagi untuk mensikronkan data supaya yang layak yang menerima.

Dan dalam perjalanan melakukan validasi ini, tidak lama kemudian masuk lagi bantuan dari Kementerian Desa. Sehingga pihaknya pun melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

"Dari Kementrian Desa itula akhirnyo kito lihat kuotanya dengan Kadis PMD tadi sekitar 16 ribuan yang terakomodir melalui dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTD). Dan sisonyo yang tidak terakomodir itu dimasukan dalam BBT," ujarnya

Tidak lama berselang, turun lagi bantuan pengembangan sembako. Bantuan ini awalnya diperuntukan untuk 2.235 KK, namun setelah divalidasi Dinsos, akhirnya berkurang hanya menjadi 2.231 KK.

"Nah itu sisonyo sekarang yang belum terakomodir, mako Kito akomodir melalui BBT. Yang alhamdulillah hari ini Kito salurkan di Kecamatan Muarabulian, setelah itu habis lebaran Kecamatan -kecamatan lain,"pungkasnya. (rza)


Komentar

Rekomendasi




add images