iklan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Abdul Halim Iskandar memberikan keterangan seusai Rapat Kerja (raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Abdul Halim Iskandar memberikan keterangan seusai Rapat Kerja (raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). (Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Hingga per 1 Juni 2020 bantuan sosial (bansos) tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap pertama yang mencapai Rp3,48 triliun sudah tersalurkan pada 5.806.900 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tersebut mencakup 69.443 desa di seluruh Indonesia.

“BLT Dana Desa diberikan ke 1.213.506 keluarga yang terdampak pandemi Covid-19, dan juga dibeirkan ke 247.283 keluarga yang keluarganya menderita penyakit kronis menahun,” ujarnya dalam video daring, kemarin (2/6).

Abdul Halim menyebutkan, penyaluran anggaran BLT Dana Desa baru terpakai sekitar 15,66 persen dari total Rp22,22 triliun untuk penyaluran tiga tahap. Sementara dari jumlah desa penerima sudah mencapai 92,64 persen dari total 74.953 desa yang masuk dalam program BLT Dana Desa.

Adapun kendala penyaluran BLT Dana Desa, kata dia, hasil sinkronisai data penerima di tingkat desa di daerah Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang di Provinsi banten, hasil sinkronisasi data penerima belum turun dari pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, Dana Desa baru masuk ke RKDes karena keterlambatan terbitnya peraturan bupati (perbup) tentang pengalokasian dana ke masing-masing desa.

Kendala lainnya, lanjut Abdul Halim adalah karena sulitnya akses komunikasi dan transportasi. Ini terjadi di kawasan Indonesia timur, seperti Papua dan Papua Barat. “Kadang untuk meminta informasi saja baru bisa dapat tiga hari kemudian. Ditambah lagi masalah transportasi untuk membawa dana dari kabupaten ke desa,” tutur dia.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna mengatakan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) harus menjalin koordinasi yang baik sehingga penyaluran BLT Dana Desa berjalan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Di sini pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemda. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, saya rasa tak akan menemukan kendala. Semua bisa diatasi dengan baik,” kata dia kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (2/6).

Berdasarkan data Kemendes, setidaknya 153 kabupaten/kota sudah 100 persen menyalurkan BLT Dana Desa tahap pertama. Lalu, yang sudah mencapai 75 persen sampai 99 persen sekitar 144 kabupaten/kota.

Kemudian, 45 kabupaten/kota mencapai 50 persen sampai 74 persen dan 69 kabupaten/kota mencapai 1 persen sampai 49 persen. Sisanya, 23 kabupaten/kota masih 0 persen.(din/fin)


Sumber: www.fin.co.id

Berita Terkait



add images