Ia menilai MK justru seperti dikerangkeng dan terbelenggu oleh kepentingan beberapa kelompok kepentingan.
“MK itu otaknya di Istana, diatur disana. Kakinya dirantai di Senayan atau DPR,” ucap Rocky.
Rocky lantas menyebut bahwa MK tak lepas dari transaksional putusan.
“Cuma tangannya aja dia itu yang bebas. Bebas transaksi dan lainnya,” katanya.
Sebab, lanjut Rocky Gerung, treshold di dalam sistem parlementer tidak diperlukan sama sekali.
Hal itu lantaran membatasi partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi.
“Gak boleh ada treshold dalam sistem presidensial. Ikut kami mengujikan UU Pemilu soal treshold,”
“Ini adalah gerakan yang mengharuskan karena ada masalah demokrasi, yang terjadi sekarang ini,” pungkasnya.
(rmol/ruh/pojoksatu)
Sumber: www.pojoksatu.id
