Karena itu harus ada edukasi untuk masyarakat dalam pembukaan lahan.
“Perlu usaha soft untuk mengkanalisasi agar masyarakat bisa membuka lahan dengan biaya murah, artinya dibantu oleh pemerintah,” ujarnya.
Untuk itu, dia mengatakan ada empat langkah yang bisa dilaksanakan pemerintah daerah maupun pusat untuk mencegah karhutla.
Cara pertama yaitu optimalisasi dana desa. Mendagri Tito mendorong agar daerah yang memiliki potensi karhutla dapat menggunakan dana desa dalam membentuk desa mandiri.
“Di desa yang berada di Sumatera bagian timur dan Kalimantan yang kita identifikasi rawan terbakar, kita dorong untuk memanfaatkan dana desanya untuk membuat desa mandiri bebas karhutla,” ujar dia.
Yang kedua, memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD. Dana tersebut bisa digunakan untuk bencana maupun hal-hal yang mendesak. Lalu yang ketiga, memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat.
“Saya kira perlu juga didorong agar, kementerian/lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla bisa mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar,” katanya lagi.
Terakhir menurut Tito adalah melakukan kerja sama dengan swasta. Sebab, menurutnya banyak perusahaan besar yang terganggu dengan karhutla.
“Tak hanya itu, ada potensi pos anggaran lain dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan karhutla,” katanya.
Contohnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan.(gw/fin)
Sumber: www.fin.co.id
