"Anggaran adalah napasnya pilkada. Tanpa anggaran, pilkada tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan bersama," ujar Tito, Jumat (3/7).
Dia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak. "Kasihan KPU dan Bawaslu kalau anggaran tidak juga dicairkan. Kalau anggaran tidak juga turun tentunya mereka tidak bisa bekerja. Tahapan-tahapan pilkada tentunya terkendala," jelas mantan Kapolri ini.
Padahal anggaran tersebut, lanjut Tito, sebelum 15 Juli 2020 harus dicairkan untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19.
Menurutnya, KPU membutuhkan anggaran untuk membeli barang.
Sehingga secepatnya harus dicairkan. Tito menerangkan mulai 15 Juli, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara door to door sudah dilaksanakan. Hal ini membutuhkan anggaran cukup besar. "Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir, hampir semua daerah sudah terjadi peningkatan realisasi pencairan anggaran. Ini sangat menggembirakan," ucap mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Tito juga menyampaikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 se-Indonesia telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan. Totalnya sekitar Rp960 miliar untuk KPU dan sekitar Rp457 miliar untuk Bawaslu.
"Sekarang bagaimana agar pilkada nanti partisipasinya tinggi. Untuk itu butuh dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerah, TNI dan Polri agar pilkada benar-benar berjalan dengan baik ," tandasnya.
Selain itu, protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan pilkada. Baik pemilih, petugas pelaksana dan petugas pengamanan."Protokol kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada. Termasuk saat hari H pencoblosan pada 9 Desember 2020," urainya. (rh/fin)
Sumber: www.fin.co.id
