Nantinya, akan disediakan APD khusus bagi petugas pemungutan suara. "Maka penyelenggara akan mendatangi dengan persyaratan yang komplit, yang baju hazmat itu, ada yang bilang kayak baju astronaut, lengkap," ungkapnya.
Sementara itu, peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Andalas Charles Simabura nmengatakan, sistem kampanye yang baru membuat birokrasi Pilkada bertambah. Sebab, ada lembaga seperti gugus tugas yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan.
Ia mengingatkan, standar yang digunakan gugus tugas dalam memberi lampu hijau kampanye terbuka harus sama. Sehingga tidak terjadi politisasi dalam pemberian izin. "Biar tidak ada perlakuan yang berbeda," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, mumpung jarak ke pelaksaan kampanye masih cukup panjang, penyelenggara perlu memperbanyak simulasi. Hal itu untuk melihat apa saja kendala teknis yang mungkin terjadi
"Perlu juga belajar dari berbagai negara," ujarnya. Sejauh ini, sudah ada sejumlah negara yang telah menggelar Pemilu di masa pandemi. Dan model-model kampanye yang baik bisa diadopsi. (fin-jpg-fik/abg/fajar)
Sumber: www.fajar.co.id
