JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Hasil uji klinis tahap ketiga vaksin corona dari Sinovac di Bandung akan diumumkan pada pertengahan Oktober. Total ada 102.451.500 orang akan divaksin dalam lima tahap sepanjang tahun, mulai Januari 2021. Sementara perwakilan Sinovac sendiri akan meninjau pelaksanaan uji vaksin Covid-19 di Bandung, dalam waktu dekat.
Langkah ini pun diiringi dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai otoritas yang berwenang dalam perizinan vaksin akan ke Beijing untuk membicarakan secara tekhinis menyiapkan detail rencana vaksinasi Covid-19 dalam dua pekan.
”Vaksin sudah ada, itu tinggal langsung implementasi, pelaksanaan di lapangan,” terang Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, dalam rapat terbatas secara virtual mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Selasa (29/9).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penyuntikan dosis kedua vaksin Sinovac di Bandung telah dilakukan pada pertengahan September lalu. Setelah itu, pemerintah akan mengumumkan hasil uji pada pertengahan bulan depan.
”Bagaimanapun, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber dalam pengadaan vaksin. Selain Sinovac, pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan farmasi lain. Di antaranya, Pfizer, Johnson and Johnson, Astra Zeneca dan Cansino Biologics,” jelasnya.
Menurut dia, perusahaan tersebut sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan. ”Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai institusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan akses vaksin,” kata Airlangga.
Pemerintah juga sedang menyiapkan peraturan presiden (Perpres) untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 terhadap rakyat Indonesia, kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Perpres tersebut dalam proses permintaan paraf menteri sedangkan substansi telah disempurnakan dengan memasukkan poin untuk kondisi kahar (force majeure). Kemudian pemerintah juga menyiapkan peta jalan vaksinasi dengan membentuk tim teknis penyusunan, melakukan review timeline. Penyusunan konsep peraturan menteri kesehatan serta sinkronisasi strategi komunikasi publik.
Selanjutnya disiapkan juga dashboard tracing vaccine program untuk melacak mereka yang sudah divaksin dan mengetahui efektivitasnya. Sedang dilakukan penyusunan one single data dengan basis data BPJS dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta telah diperoleh daftar parameter untuk penyusunan daftar prioritas penerima vaksin untuk penguatan tracing.
Terkait kebutuhan anggaran, menurut Airlangga, perhitungan total kebutuhan vaksin Rp37 triliun untuk 2020-2022 dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020 dan pada RAPBN 2021 telah dialokasikan Rp18 triliun.
Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin Covid-19, tenaga kesehatan dan kesiapan sarana dan prasarana sistem kesehatan. Vaksin akan diberikan dua dosis/orang dengan jarak 14 hari untuk membentuk kekebalan (antibodi) Covid-19.
Pemberi layanan vaksinasi adalah dokter, perawat dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, serta institusi pendidikan dan dapat melibatkan otoritas kesehatan di pintu masuk negara (Kantor Kesehatan Pelabuhan).
