JAMBIUPDATECO, JAKARTA – Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada 10 provinsi. Prioritas tersebut ditangani Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Hasilnya terjadi penurunan kasus aktif di 10 provinsi tersebut.
“Sejak ditunjuknya Menko Maritim dan Investasi bersama Ketua Satgas COVID-19 untuk melakukan penanganan di beberapa provinsi prioritas, hasilnya sudah ada penurunan kasus aktif,” kata Juru Bicara Pemerintah dari Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, di Jakarta, Kamis (1/10).
Seperti diketahui ada 10 provinsi yang menjadi prioritas penanganan COVID-19. Yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Papua, Bali dan Aceh.
Hasil ini merupakan data evaluasi per 13 September hingga 27 September 2020. Wiku menjelaskan, di 10 provinsi itu dalam dua pekan angka kasus aktif mengalami peningkatan.
“Jumlah kasus aktif secara nasional di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatannya di 9 provinsi prioritas, termasuk Banten. Namun jika dilihat persentase kontribusi 10 provinsi prioritas terhadap jumlah kasus nasional cenderung mengalami penurunan,” terang Wiku.
Pada 13 September, lanjut Wiku, presentasi kasus aktif di 10 provinsi prioritas menyumbang 71,86 persen dari kasus aktif nasional. Lalu pada 20 September turun menjadi 70,41 persen. Selanjutnya pada 27 September menjadi 67,62 persen. “Ini kabar baik dan perlu terus ditekan. Sehingga kasus aktif di 10 provinsi prioritas ini dapat semakin menurun,” papar Wiku.
Untuk kasus sembuh, Wiku menjelaskan ada peningkatan di tingkat nasional. Termasuk pada 10 provinsi prioritas ini. Berdasarkan persentasenya, kontribusi kesembuhan di 10 provinsi terhadap kesembuhan nasional mengalami penurunan.
“Tanggal 13 September sebesar 80,15 persen dari kesembuhan nasional. Kemudian turun pada 20 September menjadi 79,65 persen dan terakhir pada 27 September menjadi 79,35 persen. Angka kesembuhan ini harus selalu ditingkatkan. Baik di 10 provinsi ini maupun tingkat nasional. Karena kalau kita meningkatkan di 10 provinsi ini, maka angka nasionalnya akan meningkat signifikan,” paparnya.
Untuk kasus meninggal dunia, terjadi peningkatan di tingkat nasional ataupun di 10 provinsi ini. “Angka kematian harus selalu ditekan di 10 provinsi ini maupun daerah lainnya,” tukas Wiku.
Dia kembali mengingatkan masyarakat untuk konsisten 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak). Menurutnya, hal ini akan terus digaungkan pemerintah. Tujuannya agas masyarakat memahani pentingnya 3 M dalam kehidupan sehari-hari.
Pada kesempatan itu, Wiku juga menjelaskan maksud konsep mini-lockdown. Menurutnya, mini-lockdown adalah pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). “Yang dimaksud dengan mini-lockdown oleh Presiden, pada prinsipnya adalah memiliki kebijakan PSBB. Dalam konteks PSBB, wilayahnya bisa satu provinsi, bisa satu kabupaten, atau kota,” urai Wiku.
Menurutnya, konsep itu sama saja dengan PSBM. Bentuk PSBM adalah pembatasan di daerah-daerah tertentu yang lebih kecil ketimbang kabupaten/kota. Yakni kecamatan dan kelurahan.
“Di mana daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, apakah itu di kecamatan atau kelurahan asal kasus itu berada, dikendalikan mobilitas penduduknya dan aktivitasnya di situ. Ternyata lebih cepat berhasil,” bebernya.
Wiku menyatakan PSBM lebih cepat berhasil mengatasi penyebaran COVID-19. Ini terbukti di kawasan-kawasan tertentu di Provinsi Jawa Barat. “Konsep ini juga dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat untuk beberapa tempat tertentu. Hasil cukup baik,” tandasnya.
Karena hasilnya bagus, Presiden Joko Widodo menyarankan agar mini-lockdown atau PSBM diterapkan daripada harus PSBB. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta peningkatan pengendalian penyebaran virus Corona berbasis lokal. Jokowi meminta arahan ini diteruskan kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Kepala Negara mengingatkan pemerintah setempat tak menerapkan kebijakan lockdown secara general di wilayahnya. Menurut Jokowi, lockdown secara general di suatu wilayah dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang.
“Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor/ ponpes, saya kita itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif,” tutur Jokowi pada Senin (28/9) lalu. (rh/fin)
Sumber: www.fin.co.id
