JAMBIUPDATE.CO, MUARASABAK - Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Cabang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), menggelar demo di Gedung DPRD Tanjabtim, Kamis (8/10) kemarin.
Demo yang berlangsung dari pukul 13.30 WIB itu sempat memanas. Pasalnya, para pengunjuk rasa kecewa karena yang diperbolehkan masuk hanya perwakilan saja. Sehingga para pengunjuk rasa menolak dan meminta semuanya harus diizinkan masuk.
Akhirnya disepakati diskusi dilakukan diluar gedung. Namun massa harus menelan kekecewaan lagi lantaran hanya Satu orang Anggota DPRD saja yang datang menemui, bukan Ketua atau Wakil Ketua DPRD Tanjabtim. Malah kemudian massa tambah memanas karena Anggota DPRD yang hadir tidak bisa menandatangi Fakta Integritas, karena tidak adanya Ketua dan Wakil DPRD Tanjabtim.
Dalam tuntutan massa tersebut, PMII PC Kabupaten Tanjabtim meminta DPRD Tanjabtim untuk menandatangani Fakta Integritas untuk mendesak Presiden mengeluarkan PERPPU mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI.
Ada Tiga poin tuntutan didalam
Fakta Integritas tersebut. Pertama DPRD Tanjabtim harus menyetujui semua poin-poin tuntutan PMII, kedua mendukung PMII PC Tanjabtim mendesak Presiden Jokowidodo mengeluarkan PERPPU agar dicabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI, dan ketiga jika Presiden tidak mengeluarkan PERPPU terhitung 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI, maka DPRD Tanjabtim siap membantu PMII PC Kabupaten Tanjabtim untuk melakukan judisial review di Mahkamah Konstitusi.
Ketua PMII PC Kabupaten Tanjabtim, Edy Syaripudin mengatakan, PMII PC Tanjabtim menolak UU Cipta Kerja. Sebab UU tersebut tidak pro terhadap rakyat kecil, sedangkan PMII sangat dekat hubungannya dengan masyarakat sampai ke akar rumput.
"Kemudian kami menolak adanya penyederhanaan perizinan usaha tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan akibat eksploitasi alam secara besar-besaran dengan dalih investasi," katanya.(lan)
