Ilustrasi.
Ilustrasi. (Net)

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA-  Pemerintah memastikan selalu melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam seluruh proses vaksin COVID-19 di tanah air. Mulai dari perencanaan, pengadaan hingga sosialisasi kepada masyarakat.

“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,” ujar Wakil Presiden Maruf Amin lewat keterangannya, Sabtu (17/10).

Wapres menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat memang harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI. Namun, Wapres mengatakan, apa vaksin yang tidak halal juga bisa digunakan apabila dalam keadaan darurat.

“Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya.

Perusahaan pembuat vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab serta Sinovac dan CanSino dari RRT telah menyampaikan komitmennya untuk memasok vaksin ke Indonesia.

Dilansir dari laman maritim.go.id, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI, dan Bio Farma, Rabu (14/10), bertolak ke Tiongkok untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino.

Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm yang diproduksi di Uni Emirat Arab akan diambil dari data uji klinis di negara tersebut.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengungkapkan MUI dilibatkan dalam proses pengujian data untuk menjamin kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino, begitu juga dengan vaksin G42/Sinopharm.

“MUI-nya Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42” ucapnya. (dal/fin)


Sumber: www.fin.co.id

Komentar

Berita Terkait

Satgas Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku

Kampanye Perlu Diawasi Ketat

Kemenkes Bayar Tagihan RS Covid-19 Rp7,1 triliun

Tren Masyarakat Kesulitan Bayar Cicilan Naik

Omnibus Law, Pusat Kini Sesuaikan Regulasi Pajak Pemda

3.517 Wartawan Lolos Seleksi Fellowship Perubahan Perilaku

Rekomendasi




add images