JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Berkembangnya praktik politik dinasti dianggap berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Secara tidak langusung, akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap abai Pemerintahan Jokowi terhadap berkembangnya praktek politik dinasti. Seharusnya, pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
“Pandangan saya politik yang moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional,” ujarnya lewat keterangan resmi yang diterima Fajar Indonesia Network, Kamis (22/10).
Ia melanjutkan, politik dinasti sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis.
Politik dinasti juga tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. “Kalau politik dinasti ini dibiarkan, selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan. Yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Yang kita inginkan kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” bebernya.
Mulyanto minta Pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti. Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, Mulyanto khawatir sistem politik Indonesia akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
“Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu,” terangnya.
Menurutnya, jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan.
Sementara itu, Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan, pada pilkada-pilkada sebelumnya, dinasti politik sudah banyak. “Belakangan, dinasti politik semakin menggurita,” kata akademisi Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Dia melanjutkan, dinasti politik tersebut adalah bagian dari terkonsolidasinya oligarki dan dinasti politik setelah 22 tahun reformasi. “Bukan demokrasi yang menguat dan terkonsolidasi. Tapi oligarki dan politik dinasti,” paparnya.
Hal tersebut diwarnai dengan majunya anak dan menantu Presiden Jokowi di Pilkada Solo dan Medan. Kemudian, anak Wapres Ma’ruf Amin di Pilkada Tangsel. Ditambah anak dan adik menteri di daerah lain. Selain itu, anak dan istri para pejabat lainnya.
Menurut Ujang, hal ini merupakan gejala yang mengkhawatirkan bagi bangsa ini. Karena daerah dan keluarga akan dikuasai oleh keluarga tertentu. “Demokrasi telah dibajak oleh kekuatan oligarki dan politik dinasti,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyatakan, nasib demokrasi ke depan makin suram. Demokrasi, lanjutnya, hanya akan dikuasai oleh orang-orang kaya dan yang punya jabatan.
“Demokrasi hanya akan jadi alat orang kaya dan dinasti politik. Juga merekia yang punya kuasa memperluas dan memperkuat kekuasaannya. Yakni dengan menjadikan keluarga dan kerabatnya menduduki posisi kepala daerah, anggota DPR, DPRD, dan jabatan-jabatan lainn,” pungkasnya. (khf/fin)
Sumber: www.fin.co.id
