JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggelar aksi serentak secara nasional pada 2 November 2020 jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaksa untuk menandatangani draf Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menduga, Jokowi akan menandatangani draf Undang-Undang sapu jagat tersebut pada Rabu (28/10) mendatang.
“Informasi yang berkembang, draf itu akan ditandatangani 28 Oktober 2020, maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (26/10).
Said Iqbal menduga, Presiden Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat pada 28 Oktober 2020. Namun pada 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 November 2020.
Saat penyerahan berkas judicial review ke MK, sambung Said, buruh akan melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar MK membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
Said Iqbal menduga, Presiden Jokowi akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat pada 28 Oktober 2020. Namun pada 29 – 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2 November 2020.
Saat penyerahan berkas judicial review ke MK, sambung Said, buruh akan melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar MK membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
