JAMBIUPDATE.CO, PANGKEP – Pengadaan barang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bermasalah. Harga barang jauh lebih mahal dari pasaran.
Total bantuan yang diterima warga sebanyak Rp200 ribu. Itu dapat digunakan membeli beras, telur, dan ikan kaleng.
E-warung yang ditunjuk sebagai penyalur, sudah menentukan paket barangnya. Nilai paket yang diterima warga hanya senilai Rp156 ribu. Sesuaikan harga pasar. Artinya, ada selisih Rp44 ribu dari harga pasaran.
Barang yang ditukar berupa beras 9 kilogram. Harga pasar hanya Rp81 ribu. Selain it, ada telur ayam ras satu rak senilai Rp45 ribu dan dua ikan kaleng Rp30 ribu.
“Ada tiga lokasi jadi sampel kami, selisih harga cukup besar,” ujar Firman Hermanda, tokoh masyarakat Pangkep, Selasa, 10 November.
Menurutnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Pangkep sebanyak 23 ribu. Jika dikalikan selisih sebesar Rp45 ribu, maka pemilik e-warong mendapat keuntungan
Rp943juta sebulan.
“Ada keuntungan telalu besar dan memanfaatkan warga tidak mampu,” tegasnya seperti dikutip dari Harian Fajar (Fajar Indonesia Network Grup).
Jika berdasarkan aturan, pemilik e-Warong hanya mendapatkan keuntungan dari administasi transaksi. Setiap kali gesek ATM, ada biaya terpotong. “Jadi dua kali untung, selisih dari nilai barang dan biaya administrasi,” ungkapnya Ketua Lembaga Pena
Hukum Aspirasi Masyarakat itu.
Kepala Dinas Sosial Pangkep, Najemiah, membantah jika disebut adanyaselisih harga. Menurutnya, pemilik e-Warong harus mendapat selisih harga sebagai keuntungan. Sebab, penjual pasti menginginkan keuntungan.
“Tidak benar itu jika ditemukan selisih harga kemudian disebut mark up,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri, mengatakan, pihaknya akan membongkar modus korupsi dari bantuan sosial BNPT. Kerugian negaranya kami perkirakan bisa mencapai Rp 50 miliar.
“Modus ini hanya terjadi di Sulsel, daerah lain tidak begitu,” tegasnya. (fit/dir)
Sumber: www.fin.co.id
