iklan Disway.
Disway.

Oleh: Dahlan Iskan

Mereka sudah vaksinasi. Sudah dua kali. Tapi, sembilan anggota DPRD Surabaya itu tertular Covid-19.

Itulah headline Harian Disway edisi Jumat lalu.

Itu menambah kekhawatiran baru. Setelah apa yang terjadi di Bangkalan, di seberang Surabaya, menjadi sorotan nasional. Menyusul sorotan yang sama terhadap Kabupaten Kudus di Jateng.

Padahal, di beberapa negara sudah menunjukkan kabar gembira. Kegawatan di India sudah turun. Yang tertular Covid ”tinggal” di bawah 90.000/hari. Dari 400.000/hari bulan lalu.

Di Amerika lebih menggembirakan lagi: sudah seminggu terakhir ”tinggal” di bawah angka 10.000/hari. Jumat lalu, bahkan, tinggal di kisaran 5.000 sehari itu.

Di Negara Bagian California sudah sebulan terakhir hampir selalu tidak ada kasus baru.

Benar-benar melegakan.

Yang sebenarnya ada yang lebih menggembirakan: Australia. Sampai kemarin jumlah penderita di sana ”hanya” 30.000. Yang meninggal tidak sampai 1.000. Padahal, Australia berpenduduk 25 juta. Rekor terjeleknya hanya 8.000/hari. Itu pun tidak sampai satu minggu. Langsung turun drastis.

Sekarang giliran berita buruknya: Mongolia. Penduduknya hanya 3,5 juta orang. Tiap kilometer persegi hanya dihuni 2 orang. Itu lantaran saking besarnya wilayah dan sedikitnya penduduk. Separo penduduknya tinggal di ibu kota: Ulan Bator.

Rabu lalu Mongolia jadi seperti Kudus dan Bangkalan. Penderita barunya tiba-tiba melonjak. Mencapai 1.300 orang/hari. Itu setara dengan kalau di Indonesia 6 juta/hari.

Ledakan baru itu membuat total penderita Covid di sana menjadi 70.000 orang.

Pertanyaannya: –seperti ditulis panjang lebar di New York Times– mengapa ledakan baru itu terjadi. Padahal, 50 persen penduduknya sudah menjalani vaksinasi. Sudah dua kali. Mereka mendatangkan vaksin melebihi jumlah penduduknya: 4,5 juta vaksin. Lebih 4 juta dari Tiongkok: Sinopharm. Yang 400.000 lagi dari Rusia: Sputnik.

Ternyata penyebabnya satu: akan ada pilpres di sana. Hari-hari ini adalah puncak masa kampanye. Di sana masa jabatan presidennya baru saja diubah: hanya boleh satu periode, 6 tahun. Ikut Filipina.

Mongolia pernah menjadi penguasa dunia –meski gagal meluaskan wilayah sampai Nusantara. Waktu itu Mongolia berhasil menguasai Tiongkok dan mendirikan Dinasti Yuan. Setelah dinasti itu runtuh, Tiongkok membangun tembok besar agar mereka tidak datang lagi.

Dalam hal Covid, Mongolia pernah jadi buah bibir: seperti kebal Covid. Ketika Covid sudah menyebar ke mana-mana, tidak ada yang ke Mongolia.

Seperti juga Vietnam: tidak ada kasus Covid, saat itu. Mongolia dan Vietnam jadi buah bibir. Lebih baik daripada Taiwan yang begitu hebat dalam menaklukkan Covid. Tiga wilayah itu –Mongolia, Taiwan, dan Vietnam– berada di sekeliling pusat Covid: Wuhan di Tiongkok.

Akhirnya Vietnam jebol –meski tetap terkendali. Mongolia juga jebol –lebih parah. Taiwan sekarang ini juga agak mengkhawatirkan.

Saya pun menghubungi teman saya di Taipei kemarin.

“Anda pasti sudah vaksinasi kan?” tanya saya kepada teman itu.

“Belum,” jawabnya.

“Hah? Kapan dapat giliran?”

“Belum tahu juga,” jawabnya.

Taiwan memang termasuk tertinggal dalam vaksinasi. Maka, ketika belakangan kasus Covidnya melonjak menjadi kisaran 300/hari, hebohnya bukan main. Heboh tercampur khawatir.

Sampai kemarin baru 700.000 orang yang divaksin di Taiwan. Awalnya mereka hanya bisa menggunakan AstraZeneca. Baru belakangan ditambah Moderna.

Tentu tidak ada Sinovac maupun Sinopharm di Taiwan. Dia menolak menggunakan vaksin Tiongkok itu. Alasannya: politik. Padahal, Tiongkok terus mendorong Taiwan untuk mau menerima vaksin dari daratan.

“Tidak adakah Pfizer?” tanya saya lagi.

“Anda tahu sendirilah,” jawabnya, lantas tertawa.

Ya, saya memang tahu. Tiongkok secara tidak langsung menghalangi pengiriman vaksin dari Amerika itu ke Taiwan. Agen tunggal Pfizer untuk Asia-Pasifik dipegang perusahaan Shanghai.

Minggu lalu Presiden Joe Biden mengirim 400.000 vaksin ke Taiwan. Bersamaan dengan kedatangan tiga anggota Kongres Amerika ke Taipei. Dua dari Partai Demokrat, satu dari Republik.

Biden lebih ”sopan” daripada Presiden Donald Trump. Yang datang ke Taiwan bukan orang pemerintahan. Kalau toh ada yang dari pemerintahan, dipilihkan yang sudah pensiun. Sedangkan Trump dulu sengaja mengirim pejabat tinggi aktif ke Taiwan –yang oleh Tiongkok dianggap sebagai salah satu provinsinya.


Berita Terkait



add images